Bisnis.com, PEKANBARU – Pemprov Riau mengeluarkan surat edaran tentang defisit kas yang dialami pemda sehingga meminta semua jajaran untuk menghentikan kegiatan selain program wajib.
Sekdaprov Riau Ahmad Hijazi mengatakan surat yang dikeluarkan pada 29 Oktober 2018 lalu dengan nomor 900/BPKAD/95.22 tersebut, bertujuan untuk mengurangi defisit anggaran yang terus terjadi.
"Dalam dua bulan ini, kami meminta seluruh kepala dinas dan satker untuk tidak lagi mengeksekusi kegiatan dan program di luar kegiatan wajib dan mengikat, serta mendata kegiatan belanja langsung yang tunda bayar per 30 Oktober 2018," katanya Rabu (31/10/2018).
Dengan langkah itu, pemprov bisa menghitung kegiatan yang dapat diselesaikan tahun ini, dan mana kegiatan yang ditunda bayar sampai tahun depan.
Upaya ini menurut Hijazi, dilakukan pihaknya agar tidak memberatkan pemerintahan yang akan dijabat oleh gubernur baru mulai Februari tahun depan.
Saat ini, sudah ada empat kepala dinas atau satuan kerja yang sudah melaporkan kegiatan tunda bayar di lingkungan kerjanya. Untuk nilai anggaran yang ditunda tersebut, belum dihitung karena masih menunggu proses pelaporan dari satuan kerja lainnya.
Dari salah satu laporan yang diterima, ada kegiatan yang batal diselenggarakan dengan nilai program mencapai Rp500 juta.
"Ini tujuan dari surat yang kami layangkan, karena dengan nilai itu bisa disalurkan untuk membayarkan kegiatan wajib, berapapun nilainya sangat berarti," katanya.
Kebijakan ini dinilai memberi dampak langsung pada bisnis pariwisata daerah, yang memang mengandalkan kegiatan pemda khususnya di akhir tahun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
