Bisnis.com, PALEMBANG – BPJS Kesehatan Cabang Palembang mencatat masih mengalami defisit sekitar Rp470 miliar selama sembilan bulan terakhir yang mayoritas berasal dari ketidakpatuhan peserta mandiri membayar iuran.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Palembang Andi Ashar mengatakan penerimaan iuran baik dari peserta mandiri maupun badan usaha ternyata belum mampu menutupi biaya pelayanan kesehatan yang harus dikeluarkan badan tersebut.
“Total penerimaan iuran kami di Palembang sekitar Rp250 miliar sementara biaya pelayanan kesehatan mencapai Rp720 miliar,” katanya saat ditemui usai audiensi dengan walikota Palembang, Kamis (11/10/2018).
Andi memerinci pihaknya seharusnya menerima iuran dari peserta mandiri senilai Rp136 miliar namun yang diterima hanya Rp80 miliar.
Dia berharap kesadaran masyarakat untuk patuh membayar iuran meningkat sehingga bisa mengurangi defisit yang terus dialami badan yang menyelenggarakan jaminan kesehatan nasional (JKN) itu.
“Jangan bayar iuran pas sakit saja. Lagi pula ada konsekuensi yang harus diterima peserta kalau tidak aktif, yakni terkena denda pelayanan. Kalau tidak mau lupa [bayar] tinggal minta auto debet di rekening bank peserta,” paparnya.
Sementara untuk peserta badan usaha, kata Andi, sejauh ini menunjukkan tingkat kepatuhan yang lebih baik.
Pihaknya mencatat tingkat kepatuhan peserta badan usaha mencapai 98,9% setelah diberlakukan sistem post payment.
Terkait jumlah kepesertaan, Andi mengemukakan, peserta JKN di Kota Palembang tercatat paling tinggi dibanding daerah lain di Sumsel, yakni 83% dari total penduduk atau sebanyak 1,29 juta jiwa.
“Persentasenya paling tinggi di cabang kami, sedikit lagi bisa mencapai UHC (universal health coverage) sebesar 90%,” katanya.
Seiring penambahan kepesertaan di Palembang, BPJS menilai perlu adanya tambahan fasilitas kesehatan tingkat 1 sebanyak 8 unit.
“Peserta bertambah terus, jadi kita kurang 8 faskes tingkat 1 supaya tidak terjadi penumpukan pasien,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
