Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Riau Dorong BUMD Kelola Blok Rokan

Meski beberapa waktu lalu terkesan pasrah, kini Pemprov Riau menyatakan keinginan untuk ikut terlibat dalam pengelolaan migas di blok Rokan, yang saat ini dipegang oleh PT Chevron Pacific Indonesia dan kontraknya bakal berakhir pada 2021
Ilustrasi/Bisnis
Ilustrasi/Bisnis

Bisnis.com, PEKANBARU -- Meski beberapa waktu lalu terkesan pasrah, kini Pemprov Riau menyatakan keinginan untuk ikut terlibat dalam pengelolaan migas di blok Rokan, yang saat ini dipegang oleh PT Chevron Pacific Indonesia dan kontraknya bakal berakhir pada 2021 mendatang.

Asisten II Setdaprov Riau Masperi mengatakan keinginan pemprov ikut serta mengelola blok Rokan, sudah disampaikan ke pemerintah pusat, lewat berkirim surat ke Kementerian ESDM.

"Kami sudah kirim surat ke Kemen ESDM, intinya ingin ikut serta dalam mengelola blok Rokan, karena pemprov tidak bisa langsung, tentu nanti melalui BUMD, gubernur juga sudah konsultasi dengan ESDM," kata Masperi kepada Bisnis, Senin (30/7/2018).

Dia menyebutkan saat ini ada tiga BUMD Riau yang dinilai bisa menjadi operator di lapangan migas Rokan, yaitu PT Sarana Pembangunan Riau, PT Riau Petroleum, dan PT Bumi Siak Pusako. Perusahaan daerah terakhir ini saham dominannya dikuasai oleh Kabupaten Siak.

Menurut dia perlu ada gerakan nyata dari semua elemen di Provinsi Riau, agar harapan dan perjuangan untuk mengelola blok Rokan, bisa menjadi kenyataan.

Dari legislatif, dukungan agar Riau ikut serta mengelola lapangan migas Rokan datang dari Komisi IV DPRD Riau. Anggota Komisi IV Asri Auzar mengatakan Riau banyak dirugikan dengan pengelolaan Rokan oleh perusahaan asing.

"Bahkan kita sering ditipu dengan menyebutkan kalau minyak akan segera habis, padahal menurut diskusi kami dengan praktisi dan akademisi migas Riau, cadangan minyak itu masih ada 70% lagi," katanya.

Menurut Asri, bila pengelolaan Rokan diserahkan ke daerah, banyak keuntungan dan pendapatan yang bisa diraih oleh Riau. Karena itu pihaknya bakal menyiapkan BUMD khusus yang akan fokus dalam pengelolaan blok migas di Riau.

Bila sudah terbentuk, pihaknya berharap BUMD itu tidak hanya mengelola blok Rokan, tetapi juga dapat menggarap participating interest (PI) lain dari kontraktor migas yang mengoperasikan ladang selain Rokan.

Dari perhitungan pihaknya, bila nilai PI 10% yang berlaku sejak 2016 itu serius digarap pemda, angka pendapatan yang bakal dihasilkan daerah dalam tiga tahun diperkirakan sudah menyentuh Rp8 triliun.

Sementara itu perwakilan masyarakat melalui Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) juga menyatakan dukungan atas niat pemprov yang ingin ikut mengelola blok Rokan.

Ketua Umum LAMR Datuk Seri Al Azhar mengatakan pihaknya bersama komponen masyarakat Riau akan berjuang untuk blok Rokan.

"Kami bersama komponen masyarakat Riau akan berjuang, karena tidak mustahil blok Rokan bisa dikelola daerah layaknya blok CPP yang saat ini dikelola PT Bumi Siak Pusako," katanya.

Soal perusahaan daerah mana yang akan ditunjuk mengelola Rokan, pihaknya menilai hal itu bisa dibicarakan lebih lanjut bersama pihak terkait.

Sebelumnya PT Chevron Pacific Indonesia menyerahkan keputusan soal kontrak pengelolaan migas di Blok Rokan kepada pemerintah, karena kontrak saat ini yang dipegang pihaknya bakal berakhir pada 2021 mendatang.

Manager Corcomm Chevron Danya Dewanti mengatakan pihaknya percaya dengan proposal yang sudah diajukan ke pemerintah, akan menjadi pertimbangan.

"Soal penentuan siapa yang menjadi pemegang kontrak nanti, kami percaya dengan proposal kami, itu saja," katanya saat di Pekanbaru, Kamis (26/7/2018) lalu.

Menurut Danya, pihaknya sudah melayangkan proposal sejak bulan lalu, tentang pengelolaan di Blok Rokan Provinsi Riau, bila dipercaya melanjutkan operasional lapangan minyak tersebut.

Beberapa poin yang disampaikan di proposal tersebut diantaranya adalah pengalaman Chevron mengelola blok itu selama puluhan tahun, lalu menguasai teknologi yang tepat untuk diterapkan dalam proses lifting minyak.

Selain itu pihaknya juga telah menerapkan sistem digitalisasi, serta didukung oleh sumber daya manusia yang tidak hanya dari luar tetapi juga dalam negeri.

"Bila nanti kami diberikan kesempatan mengelola kembali, untuk skemanya kami mengikuti aturan dari pemerintah, yaitu gross split," katanya.

Adapun blok Rokan di Provinsi Riau menurut data SKK Migas pada semester I/2018 tercatat menghasilkan produksi mencapai 207.148 bph atau sekitar 97% dari target yang sudah ditetapkan pemerintah.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Arif Gunawan
Editor : Rustam Agus
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper