REVISI UU 5/1999 : KPPU Harus Manfaatkan Momentum Dialog

MG Noviarizal Fernandez | 12 Juli 2018 02:00 WIB

JAKARTA – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) harus bisa memanfaatkan kesempatan sebagai mitra dialog pemerintah dan DPR dalam pembahasan revisi UU No. 5/1999.

Ketua Forum Dosen Persaingan Usaha (FDPU) Sidharta mengatakan bahwa KPPU seharusnya bisa memosisikan diri sebagai mitra dialog yang sederajat, baik terhadap pemerintah maupun DPR.

“Dengan demikian, eksistensi dan independensi bisa ditunjukkan oleh KPPU,” tuturnya, Rabu (11/7).

Dengan menunjukkan eksistensi serta independensi, menurutnya, peran KPPU sebagai self regulatory body tetap bisa dijamin sehingga undang-undang baru yang tengah disusun tidak membatasi kewenangan lembaga itu.

Dia mengatakan, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita selaku perwakilan pemerintah dalam pembahasan revisi aturan tersebut nampaknya tidak lagi mempersoalkan nomenklatur sekaligus eksistensi KPPU.

Namun, hal itu menurutnya, tidak menjamin usulan terkait dengan independensi lembaga itu sebagaimana yang tertuang dalam daftar inventarisasi masalah (DIM) versi pemerintah akan dihapuskan.

FDPU, tuturnya, tetap mendorong agar KPPU menjadi lembaga independen sebagaimana saat ini.

Menurutnya, kehilangan independensi tersebut dianggap mengganggu iklim persaingan usaha yang sehat. Iklim persaingan yang sehat dianggap oleh mereka sebagai sebuah keniscayaan bagi keberlanjutan untuk semua pelaku usaha mulai dari perseorangan sampai dengan perusahaan multinasional.

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan bahwa tim pemerintah dalam revisi UU No. 5/1999 telah meminta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk memberikan penjelasan mengenai definisi lembaga tersebut.

“Jadi KPPU ya menjadi KPPU. Tolong lihat, KPPU bertanggung jawab langsung ke Presiden, bukan di bawah ditjen di Kemendag,” ujarnya seusai menggelar diskusi dengan para Komisioner KPPU di kantor lembaga itu, Selasa (10/7).

Dia mengatakan, dunia usaha sangat membutuhkan iklim usaha yang sehat sehingga memerlukan KPPU sebagai lembaga independen untuk menjaga agar terjadi persaingan usaha yang sehat.

“Kami memerlukan KPPU. Kami berkali-kali, dalam berbagai langkah kegiatan yang kami lakukan selalu meminta pendapat KPPU, seperti mau menetapkan harga eceran tertinggi. Ini bukti bahwa kami menghormati KPPU,” tuturnya.

Dia mengungkapkan bahwa dalam pembahasan revisi UU tersebut, tim pemerintah perlu masukan dari KPPU karena lembaga itu akan menjadi pelaksana UU tersebut.

Pemerintah dan KPPU, lanjutnya, sepakat untuk menggelar pembahasan daftar inventarisasi masalah (DIM) antara pemerintah dan KPPU dalam waktu dekat ini.

“Saya yakin segera bisa selesai. Kami juga sepakat dengan Panitia Kerja Komisi VI DPR yang mengizinkan KPPU untuk menjadi nara sumber yang standby dalam rapat panitia. Hal ini sangat penting karena KPPU memiliki pengalaman dan bisa memberikan penilaian apakah suatu ketentuan bisa diterapkan dan dampaknya seperti apa,” paparnya.

Tag : kppu, antimonopoli
Editor : Nurbaiti

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top