POLEMIK LEMBAGA ANTIMONOPOLI : Mungkinkah KPPU Jadi Public Darling?

Lahirnya Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan buah cinta dari reformasi. Namun, dalam perjalanannya, nama lembaga terakhir justru mencuat menjadi public darling.
MG Noviarizal Fernandez | 09 Juli 2018 02:00 WIB

Lahirnya Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan buah cinta dari reformasi. Namun, dalam perjalanannya, nama lembaga terakhir justru mencuat menjadi public darling.

Lantaran telah mejadi favorit publik, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selalu dibentengi oleh masyarakat luas. Banyak bukti yang bisa ditengok. Dari dua jilid perkara cicak versus buaya, misalnya, memancing reaksi publik untuk membela lembaga tersebut.

Yang terbaru ketika setahun lalu muncul gonjang-ganjing panitia khusus DPR untuk menyelidiki KPK yang bermula dari permintaan rekaman pemeriksaan Miryam S. Haryani, salah seorang saksi dalam perkara korupsi pengadaan KTP elektronik.

Para komisioner komisi antirasuah berkali-kali memberikan pernyataan bahwa rekaman penyidikan tidak dapat dibuka selain di ruang pengadilan. Tak pelak, hal itu membuat DPR meradang dan pansus pun akhirnya bergulir, bahkan berkali-kali mengagendakan memanggil para pimpinan KPK yang tidak pernah hadir sekali jua.

Dengan lantang, para pimpinan KPK menyatakan tidak akan menghadiri rapat bersama pansus sampai Mahkamah Konstitusi (MK) memberikan putusan mengenai pengajuan uji materi tentang pansus pada UU MPR DPR DPD dan DPRD yang akrab disebut MD3.

Di luar itu, berbagai elemen masyarakat seperti kelompok masyarakat sipil berkali-kali menyelenggarakan kegiatan diskusi, hingga unjuk rasa untuk mendukung komisi tersebut.

Mereka beranggapan bahwa pansus tersebut akan bermuara pada rekomendasi untuk memperlemah KPK karena sejak beberapa tahun sebelumnya, muncul wacana untuk membatasi kewenangan KPK, seperti melakukan penyadapan.

Kuatnya tekanan publik yang berbarengan dengan pergantian pimpinan Partai Golkar yang kemudian menarik diri dari pansus tersebut, berhasil menjinakkan kegarangan para politisi di Senayan. Berbagai rekomendasi yang lahir pun tidak ada yang menjurus pada pengurangan wewenang KPK.

Posisi KPK yang kala itu di ujung tanduk, hampir bisa disamakan dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) saat ini yang terancam kehilangan taji.

Tengok saja dalam daftar inventarisasi masalah (DIM) revisi UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang diajukan oleh Menteri Perdagangan.

Dalam DIM tersebut, kewenangan komisi untuk memberikan saran kepada pemerintah dihapus.

Yang lebih heboh lagi, definisi tentang Komisi Persaingan Usaha (KPPU) dihapus dan diganti dengan nomenklatur lembaga pemerintah yang mengawasi persaingan tidak sehat. Kata independennya pun turut dihilangkan.

Hal serupa juga terjadi pada definisi mengenai majelis komisi yang dihapus dan akan diatur lebih lanjut dan diperjelas dalam peraturan pemerintah terkait dengan kelembagaan badan yang berada di bawah pemerintah tersebut.

Tidak seperti saudara sekandung reformasinya, KPK yang dibela banyak pihak, KPPU bisa dibilang justru miskin pembelaan.

Sejauh ini, hanya Forum Dosen Persaingan Usaha (FDPU) yang lantang menyuarakan penolakan terhadap usulan pemerintah tersebut. Ada juga aksi pembelaan dari para mantan komisioner seperti Faisal Basri.

Dalam diskusi mengenai komisi ini, pekan lalu, Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa dalam situasi kritis semacam ini, para komisioner harusnya bersuara lantang seperti KPK.

Dia mendapati kesan bahwa para komisioner ini tidak percaya diri, takut atau tidak memahami tentang nilai-nilai yang diperjuangkan oleh komisi tersebut.

“KPPU harus ngomong dong. Jangan hanya diam saja,” tuturnya.

BERSUARA

Dia menilai, jika KPPU tidak ikut bersuara maka arus untuk memperlemah lembaga itu makin kuat. Banyak pihak yang menurutnya ingin memperlemah KPPU dan kecenderungannya adalah para pihak yang selama ini sudah nyaman dengan praktik-praktik monopoli atau persaingan tidak sehat.

“Kencenderungannya adalah pengusaha-pengusaha yang sudah menguasai bisnis dari A sampai ke Z. Dulu iya saya bagian itu, tapi sudah mulai sadar dan mulai berbagi,” ungkapnya.

Eka Sastra, politisi muda Partai Golkar yang juga menjadi anggota Komisi VI DPR pun menyayangkan kepasifan para komisioner KPPU dalam menyikapi polemik ini.

Dia menyarankan agar KPPU proaktif menyampaikan sikap mereka khususnya kepada media. “KPK menjadi public darling karena mampu melakukan manajemen isu, punya hubungan baik dengan media. Ini yang harus dilakukan oleh KPPU. Kalau lembaga ini independen dan mampu menjadi wasit yang baik, penyelamatan terhadap perekonomian publik jauh lebih besar dibandingkan dengan yang dilakukan oleh KPK,” katanya.

Tidak jauh berbeda, mantan komisioner Faisal Basri mengungkapkan bahwa publik harus diingatkan sejak awal mengenai ancaman terhadap independensi KPPU.

Dia menilai, upaya pengerdilan lembaga ini dilakukan secara sistematis sebagaimana yang terjadi pada KPK.

Kalau dibiarkan seperti ini, lanjutnya, akan muncul Orde Baru jilid kedua di mana terjadi konsentrasi penguasaan sektor ekonomi oleh satu atau dua kelompok bisnis sebagaimana yang terjadi pada masa pemerintahan Soeharto.

Sejauh ini, KPPU melalui Ketua Kurnia Toha sudah menyampaikan pandangannya bahwa independensi KPPU harus dipertahankan dan revisi UU mestinya memperkuat komisi dengan memperbaharui mengenai berbagai kewenangan seperti program ekstrateritorial serta peningkatan denda.

Untuk mendorong agar lembaga tersebut menjadi public darling, pihaknya berencana bekerja sama dengan pihak perguruan tinggi untuk melakukan berbagai kajian mengenai pencegahan praktik persaingan tidak sehat dalam setiap sektor bisnis.

Hasil kajian tersebut, lanjutnya, akan dipublikasikan sehingga masyarakat menjadi makin paham mengenai kelembagaan KPPU maupun tentang persaingan usaha serta dampaknya terhadap pemerataan ekonomi. Kita lihat saja, bagaimana akhir dari semua ini.

Tag : kpk, kppu, antimonopoli
Editor : Nurbaiti

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top