INFRASTRUKTUR DAERAH : Mengawal Mimpi Riau jadi Kenyataan

Mimpi Riau untuk menghubungkan daerahnya dengan jalan bebas hambatan dari ibu kota provinsi Pekanbaru ke pesisir timur di Dumai terus dikebut. Tidak hanya mengawal kelanjutan proyek strategis nasional tersebut, pemda setempat juga membangun infrastruktur pendukung seperti jembatan, jalan lingkar, dan jalan layang.
Arif Gunawan | 06 Juli 2018 02:00 WIB
Pengendara melintas di area proyek pembangunan jalan tol Pekanbaru-Dumai, di kawasan Muara Fajar, Pekanbaru, Riau, Senin (25/9). - ANTARA/Rony Muharrman

Mimpi Riau untuk menghubungkan daerahnya dengan jalan bebas hambatan dari ibu kota provinsi Pekanbaru ke pesisir timur di Dumai terus dikebut. Tidak hanya mengawal kelanjutan proyek strategis nasional tersebut, pemda setempat juga membangun infrastruktur pendukung seperti jembatan, jalan lingkar, dan jalan layang.

Emosi Wakil Gubernur Riau Wan Thamrin Hasyim naik turun saat memimpin rapat dengan berbagai pihak membahas kelanjutan proyek tol Pekanbaru—Dumai setelah Lebaran, akhir Juni 2018, di Kantor Operasional PT Hutama Karya.

Saat itu, dia masih menjabat sebagai pelaksana tugas gubernur karena gubernur petahana masih dalam masa cuti Pilkada Serentak.

“Tolong jangan cari-cari masalah lagi, karena [proyek tol Pekanbaru—Dumai] ini sudah [ada] payung hukumnya, tertinggi dari proyek strategis nasional, pakai keputusan presiden. Kalau ada masalah lapor, jangan diamkan,” katanya di depan peserta rapat.

Dari rapat itu diketahui bahwa pada Seksi I proyek tol itu, masih ada kendala pembebasan lahan karena ada lokasi yang masuk dalam konsesi kuasa pertambangan PT Chevron Pacific Indonesia. Masalah bertambah rumit karena sebagian lahan tersebut dikuasai oleh masyarakat dan sudah ada yang mengantongi sertifikat tanah.

Kondisi itu membuat sang gubernur geram. Seharusnya, dia berharap masalah seperti ini dilaporkan secara aktif oleh staf terkait kepada pimpinan agar dicari jalan penyelesaian, bukan didiamkan.

Lantas, Wan memberikan arahan kepada Dinas Kehutanan serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk segera menyiapkan persyaratan administrasi.

Itu dilakukan agar masalah pembebasan lahan tersebut dapat segera diajukan ke pemerintah pusat di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Sebenarnya, tidak kali ini saja wagub Riau itu datang ke lokasi proyek tol, tetapi sudah berulang kali. Setiap kali datang, memang selalu ada saja masalah yang ditemukan pemda.

Misalnya pada April 2018, ditemukan fakta soal proses hibah jalan gerbang tol yang dikuasai Pemkot Pekanbaru. Proses hibah tersebut ternyata belum tuntas sampai kini.

PROSES PANJANG

Jalan Tol Pekanbaru—Dumai, proyek tol pertama di Riau—ini memang punya sejarah yang panjang. Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman pernah menceritakan ide awal proyek ini mulai dimunculkan pada era mantan gubernur Riau Saleh Djasit yang menjabat pada 1998—2003.

Kala itu pemda ingin agar ada akses yang mudah bagi masyarakat terutama bagi petani sawit untuk dapat mendistribusikan hasil kebunnya ke kawasan industri di Dumai yang berlokasi di wilayah utara provinsi tersebut.

Namun, keinginan Pemprov Riau itu tidak bisa langsung terwujud, bahkan sampai pergantian gubernur Rusli Zainal yang memimpin 10 tahun, lalu dilanjutkan Annas Maamun dan berpindah ke Andi Rachman, barulah proyek jalan tol di daerah ini mulai berjalan perlahan pada 2016.

Salah satu pendorong berjalannya proyek ini adalah Perpres No. 3/2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN). Dalam beleid itu, jalan tol sepanjang 131,5 kilometer akan menghubungkan Pekanbaru—Dumai.

Proyek ini dibuat dengan harapan dapat mendorong perkembangan sektor agribisnis dan pertumbuhan kota-kota industri setempat.

Jalan tol Pekanbaru—Dumai dibagi menjadi enam seksi, yaitu Seksi I Pekanbaru—Minas sepanjang 9,5 kilometer (km). Seksi II Minas—Petapahan sepanjang 24 km.

Adapun, Seksi III Petapahan—Kandis Utara sepanjang 17 kilometer. Seksi IV Kandis—Duri Selatan sepanjang 26 km. Seksi V Duri Selatan—Duri Utara sepanjang 28 km. Seksi VI Duri Utara—Dumai sepanjang 25 km.

Untuk proses pembebasan lahan, pemerintah pusat sudah menyiapkan dana sekitar Rp250 miliar, sedangkan untuk pembangunan fisik proyek ini diperkirakan menyedot anggaran hingga Rp16,2 triliun.

Sampai saat ini, proses pembebasan lahan terus berjalan, dan Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau mengklaim sekitar 80% lahan jalan tol itu sudah dibebaskan oleh pihaknya.

Adapun untuk sisa lahan yang belum bebas, rencananya dibuatkan sistem konsinyasi atau penitipan uang ganti rugi lahan di pengadilan.

“Sisa [lahan] yang belum dibebaskan itu sekitar 24,46 hektare (ha) atau 79 bidang yang tersebar di semua seksi. Asalkan ada rekomendasi dari Kementerian LHK, akan kami bayarkan,” kata Kepala Kanwil BPN Riau Lukman Hakim beberapa waktu lalu.

Memang, proses pembebasan lahan ini menjadi fondasi jalannya pengerjaan fisik jalan tol itu. Adapun, rencana awal yang sudah disiapkan sebelumnya adalah proses pembebasan lahan dapat dituntaskan pada akhir 2017.

Akibatnya, ini justru berdampak pada molornya target operasional tol, yang semula diperkirakan pada 2019 sudah beroperasi penuh di semua seksi.

Saat ini, pelaksana pembangunan jalan tol tersebut, PT Hutama Karya (Persero), mengklaim proses pengerjaan fisik sudah berjalan di beberapa seksi, seperti Seksi I, Seksi II, Seksi III, Seksi IV, dan Seksi VI. Untuk Seksi V sendiri belum ada pembangunan fisik karena proses pembebasan lahan masih berproses.

PANDANGAN PEBISNIS

Dengan adanya jalan tol Pekanbaru—Dumai ini, para pengusaha optimistis akan memberikan dampak positif bagi iklim perekonomian dan bisnis di daerah.

Ketua Apindo Riau Wijatmoko Rah Trisno mengatakan pengusaha bisa melakukan efisiensi dengan adanya dukungan infrastruktur oleh pemerintah. Namun, bila di suatu daerah ada yang belum memiliki infrastruktur yang memadai, itu akan rentan memicu timbulnya ekonomi biaya tinggi alias pungli.

Pada saat ini, untuk akses menuju kawasan industri di Dumai, pengusaha masih mengandalkan jalan lintas Sumatra, yang tentunya bergabung dengan jalan umum. Hal ini membuat waktu tempuh cukup panjang yaitu sekitar 4 jam perjalanan.

Belum lagi bila ada masalah jalan rusak atau kendala lainnya yang membuat waktu tempuh semakin lama bisa sampai 6 jam.

Lain pula bila ingin ke Dumai dari daerah Kabupaten Kampar. Truk pengangkut sawit di wilayah ini harus menempuh jalan lintas dengan waktu paling cepat 8 jam dengan kondisi jalan lancar.

Wijatmoko menilai dengan jalan tol Pekanbaru—Dumai, banyak dampak positif yang akan didapatkan daerah itu. Ini tidak hanya kemudahan akses bagi pengusaha, tetapi bakal membuat Riau menjadi hub atau penghubung di jalur tol Trans-Sumatra yang tengah dikerjakan bersamaan di Sumatra Utara, Sumatra Selatan, dan Lampung.

“Investor akan tertarik menanamkan modalnya di suatu daerah dengan dukungan infratruktur, karena ini menentukan operasional bisnis.”

Kondisi inilah yang membuat Pemprov Riau berkomitmen untuk mengawal sampai masa jabatan gubernur dan wakil gubernur habis pada Februari 2019.

Wagub Riau Wan Thamrin berkomitmen akan terus menanyakan kelanjutan pembangunan jalan tol setiap bulan, termasuk bila kondisi kesehatannya memadai, akan meninjau langsung ke lokasi proyek tol.

Sementara itu, Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman saat kembali bertugas sejak 25 Juni, langsung melihat perkembangan proyek dengan turun ke lapangan bersama dinas terkait.

Dari kunjungan tersebut, Andi Rachman menyatakan proses pembangunan jalan tol terus berlanjut, termasuk pembangunan fisik dan pengaspalan jalan. Meski dinilai sulit tuntas pada akhir 2019, kontraktor diminta untuk tetap melanjutkan proses pengerjaan sebaik mungkin.

Sumber : Bisnis Indonesia

Tag : infrastruktur, jalan tol, riau, tol pekanbaru-dumai
Editor : Yusuf Waluyo Jati

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top