Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Gubernur Ditangkap KPK, Proses Tender di Pemprov Aceh Terhambat

KPK menyegel beberapa ruang di Kantor Gubernur Aceh sejak kemarin ketika Irwandi dibawa ke gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan.
Gubernur Aceh Irwandi Yusuf duduk di ruangan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Aceh di Banda Aceh, Aceh, Selasa (3/7). KPK mengamankan 10 orang diantaranya Gubernur Aceh Irwandi Yusuf dan Bupati Bener Meriah Ahmadi bersama barang bukti uang ratusan juta rupiah dalam operasi tangkap tangan (OTT)./ANTARA-Irwansyah Putra
Gubernur Aceh Irwandi Yusuf duduk di ruangan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Aceh di Banda Aceh, Aceh, Selasa (3/7). KPK mengamankan 10 orang diantaranya Gubernur Aceh Irwandi Yusuf dan Bupati Bener Meriah Ahmadi bersama barang bukti uang ratusan juta rupiah dalam operasi tangkap tangan (OTT)./ANTARA-Irwansyah Putra

Bisnis.com, BANDA ACEH - Komisi Pemberantasan Korupsi menyegel beberapa ruang di Kantor Gubernur Aceh sejak kemarin ketika Irwandi dibawa ke gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan. Setidaknya dua ruang telah disegel KPK, yaitu ruang kerja Gubernur Aceh dan ruang Unit Layanan Pengadaan.

Wakil Gubernur Aceh, Nova Iriansyah mengatakan, proses tender pada ratusan paket proyek yang belum ada pemenangnya terhambat karena kasus hukum yang diterima Gubernur Aceh Irwandi Yusuf. Namun demikian, pihaknya menghargai KPK yang melaksanakan fungsinya sesuai dengan perundang-undangan dan protap yang berlaku.

"Oleh karena proses penegakan hukum kemudian [proses lelang proyek] kita terganggu, kita harus terima," ujar Nova di Banda Aceh, Kamis (5/7/2018).

Ia mengatakan pihak KPK sedang melakukan pemeriksaan pada ruang-ruang yang disegel, termasuk ruang ULP. Sambil menunggu proses pemeriksaan KPK di ruang-ruang yang disegel, kata Nova, pemerintah Aceh terus menjalankan kegiatan-kegiatan yang lain, seperti pada serapan anggaran pada hal non tender.

Menurutnya, Percepatan dan Pengendalian Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (P2K-APBA) di Pemerintah Aceh sedang membuat tabel untuk kegiatan yang terus bisa dijalankan tanpa terhambat aktivitas pemeriksaan oleh KPK. Dugaan gratifikasi yang diterima oleh Gubernur Aceh berdampak pada terhentinya beberapa kegiatan di pemerintah Aceh,

"Kita berharap, kalaupun sedikit terlambat tidak terlalu jauh terlambatnya. Kita bulan ini buat percepatan sehingga semuanya bisa on the track lagi," kata Nova.

Menurut laporan yang ia terima, KPK meminta beberapa ruang disterilkan sesuai kebutuhan pemeriksaan sekitar dua hari.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Editor : Rustam Agus
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper