Bisnis.com, PALEMBANG -- Kualitas kredit yang disalurkan perbankan di Sumatra Selatan dinilai perlu dibenahi seiring masih tingginya rasio kredit bermasalah, yang sebesar 3,39% per Mei 2018.
Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 7 Sumatra Bagian Selatan Panca Hadi Suryatno mengatakan rasio Non Performing Loan (NPL) itu tercatat masih di atas rata-rata nasional yang sebesar 2,79%.
"NPL Sumatra Selatan (Sumsel) memang masih di atas rata-rata nasional, makanya kami terus mengingatkan perbankan untuk memperbaiki penyaluran kreditnya," ujarnya usai halal bihalal OJK, Selasa (3/7/2018).
Panca menyatakan pihaknya juga terus mengawasi dan menganalisa penyebab tingginya rasio NPL di daerah tersebut. Meski rasio NPL masih di atas nasional, tapi OJK menilai ada tren perbaikan atau penurunan dibandingkan tahun lalu.
"Paling tidak diupayakan bisa menyamai rasio NPL nasional karena saat ini cenderung menurun," lanjutnya.
Terkait faktor pelemahan mata uang rupiah terhadap dolar AS dan penaikan suku bunga BI 7-Days Reverses Repo Rate (7DRRR), OJK menilai potensi kredit bermasalah bisa saja meningkat secara jangka panjang.
"Dalam jangka panjang bisa meningkat. Tetapi, jika harga komoditas ekspor andalan Sumsel juga meningkat bisa menahan laju rasio NPL," terang Panca.
Selain mencermati rasio NPL kredit perbankan umum di Sumsel, OJK juga memantau pergerakan NPL di Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Otoritas mencatat terdapat 10 BPR yang memiliki rasio NPL di atas 10%.
BPR yang memiliki NPL di atas 10% harus menyusun rencana aksi tiap bulan, yang akan dipantau dan diidentifikasi oleh OJK.
Secara keseluruhan, penyaluran kredit di Sumsel mencapai Rp78,76 triliun per Mei 2018 atau tumbuh 8,93% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Sementara itu, penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh 8,72% atau menjadi Rp74,61 triliun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
