Bisnis.com, BANDA ACEH - Pemerintah Aceh mencatat realisasi keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Aceh 2018 sebesar 22,2% hingga 8 Juni 2018.
Ditargetkan realisasi APBD Aceh 2018 secara keuangan sebesar 25% dan secara fisik 28% hingga 30 Juni 2018 ini, namun realisasi secara keuangan dan fisik baru 22,5% dari total anggaran Rp15 triliun.
Gubernur Aceh Irwandi Yusuf mengatakan, akan segera melelang proyek-proyek yang belum ditender untuk meningkatkan daya serap anggaran. Ia sudah memerintahkan ULP di Setda Aceh untuk bekerja lebih cepat dan segera melakukan pelelangan.
"Untuk lelang proyek ini kan ada proses. Kemarin ada gangguan sedikit karena libur [hari besar keagamaan]," ujar Irwandi akhir pekan kemarin di Banda Aceh.
Ia menyebutkan, ada sekitar 800an proyek dari berbagai SKPD yang belum ditender sampai pekan kemarin. Di samping itu, dari 2.790 paket proyek APBD Aceh 2018 senilai Rp4,81 triliun yang tersebar pada 42 SKPD, sebanyak 571 paket yang tersebar pada 38 SKPD sudah tanda tangan kontrak. Sementara 345 paket pada 21 SKPD yang sudah ditetapkan pemenangnya.
"Sekarang yang sedang berlangsung [proses tender] ada 1.026 paket dari 22 SKPA," sebut Irwandi.
Baca Juga
Irwandi berharap serapan ABPD Aceh 2018 bisa lebih baik dari tahun sebelumnya. Pemerintah Aceh menargetkan realisasi keuangan dari APBD Aceh 2018 secara fisik 100% dan secara keuangan di atas 90%.
Pengamat Ekonomi dari Universitas Syiah Kuala Muhammad Nasir menjelaskan, melihat siklus yang terjadi setiap tahun, daya serap anggaran diawal tahun memang biasanya lambat, baru diakhir tahun bergerak cepat. Hal itu tidak terlalu mengkhawatirkan dari segi serapan anggaran, namun berpotensi mempengaruhi kualitas pengerjaan proyek jika tidak dilakukan monitoring.
Realisasi keuangan di Aceh tahun ini disebabkan beberapa hal, terutama telatnya pengesahan APBD Aceh yang baru dilakukan pada Maret lalu, sebab lainnya karena lamanya libur pada hari besar keagamaan.
"Siklus dari realisasi yang lambat, dampak ekonomi tidak terdistribusi merata. Di awal tahun pertumbuhan ekonomi belum kelihatan tinggi karena terjadi perlambatan [realisasi ABPD] di awal tahun, tapi di akhir terjadi percepatan. Secara general pertumbuhannya tercapai tapi distribusinya yang tidak merata," tuturnya di Banda Aceh pada Senin (25/6/2018).
Pada triwulan I 2018 pertumbuhan ekonomi Aceh di bawah pertumbuhan nasional dan Sumatera, salah satu dampaknya pada APBD Aceh 2018 yang telat disahkan sehingga perputaran uang di Aceh juga melambat.
Menurut Nasir, masih terbuka kesempatan bagi Pemerintah Aceh dengan kabinet baru untuk bisa memaksimalkan serapan APBA 2018. Kinerja dari kabinet pemerintahan baru mempunyai pengaruh bagi serapan APBD Aceh tahun ini karena kemampuan para kepala SKPA dalam mengkoordinir, mengeksekusi, dan memonitoring kegiatan pembangunan akan menjadi penilaian bagi kepala daerah.
"SKPA ini mempunyai otoritas yang besar dari eksekusi sampai monitoring progres, bagaimana kualitas tetap dijaga. Karena ketika pemerintah mengejar serapan anggaran, itu bisa mempengaruhi kulitas pengerjaan pembangunan," kata Nasir.
Ia juga berharap pemerintah melihat kesiapan swasta. Jika mendapati pihak swasta yang nakal, harus ditindak secara tegas. Penerapan sanksi secara disiplin akan meningkatkan kualitas dari proyek.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
