Bisnis.com, BANDA ACEH - Rasio kredit bermasalah di Aceh dalam lima tahun terakhir menunjukkan tren menurun. Hal ini, menurut Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh akan mendorong perbankan untuk lebih aktif memberi pembiayaan di Aceh.
"Ini menunjukkan kabar baik karena sebelumnya Aceh memiliki NPL [non performing loan] yang cukup tinggi. Secara persentase tingkat kredit bermasalah di Aceh pada triwulan I tahun 2018 2,05%, angka itu relatif baik," ujar Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh Zainal Arifin Lubis kepada Bisnis hari ini, Jumat (4/5/2018).
BI Aceh menunjukkan NPL Provinsi Aceh konsisten menurun. Pada tahun 2014 kredit bermasalah di Aceh sebesar Rp1,10 triliun atau 4,36%, pada tahun 2015 sebesar Rp990 miliar atau 3,64%, pada tahun 2016 sebesar Rp789 miliar atau 2,63%, pada tahun 2017 sebesar Rp634 miliar atau 1,91%, dan pada triwulan I/2018, kredit bermasalah di Aceh sebesar 2,05%.
Zainal Arifin menuturkan, pada triwulan I/018 perbankan di Aceh mengeluarkan kredit dengan total Rp33,5 triliun, sementara kredit bermasalah pada triwulan pertama ini sebesar Rp688 miliar. Kredit bermasalah terbesar terjadi di sektor perdagangan dengan persentase 0,95%, sektor jasa lainnya 0,36%, dan sektor kontruksi 0,33%.
Persentase kredit bermasalah di Aceh pada triwulan I berada pada posisi terendah kedua se-Sumatera setelah Provinsi Bengkulu yang tingkat NPL berada pada posisi 1,96%. Rasio kredit bermasalah sendiri menjadi salah satu pertimbangan perbankan untuk memberikan pembiayaan.
"NPL Aceh menurun, itu memberikan tingkat kepercayaan yang lebih baik dari perbankan kepada nasabah, pembiayaan akan tumbuh. Calon investor juga akan tertarik melihat perkembangan ekonomi di Aceh," jelas Zainal.
Jika pertumbuhan pembiayaan positif dan rasio kredit bermasalah terus menurun, hal itu akan mendorong percepatan pembangunan ekonomi daerah. Pengusaha akan tertarik berinvestasi dan dampak selanjutnya ialah penyerapan tenaga kerja. Kesempatan kerja bertambah karena ada ekspansi usaha, kata Zainal.
Penyaluran kredit oleh perbankan di Aceh pada Maret 2018 sebesar Rp33,5 triliun, meningkat 2,67% dibanding penyaluran kredit pada Februari 2018 atau meningkat 9,26% dibanding Maret 2017. Dari total penyaluran kredit di Maret 2018, sebesar Rp19.6 triliun berasal dari bank umum konvensional, selebihnya berasal dari perbankan syariah.
Sementara total aset perbankan konvensional dan syariah di Provinsi Aceh pada Maret 2018 ialah Rp48.9 triliun atau tumbuh 0,46 persen dari bulan sebelumnya.
Kantor Perwakilan BI Provinsi Aceh berharap, indikator ekonomi Aceh dapat tumbuh lebih baik dari tahun sebelumnya. Zainal Arifin meminta pemerintah memastikan sektor-sektor penggerak ekonomi Aceh dapat berjalan dengan baik, seperti KEK Arun dan proyek strategis lainnya.
Di samping itu, Kantor Perwakilan BI Provinsi Aceh juga mengadakan berbagai forum diskusi dengan seluruh stakeholder untuk mengidentifikasi kendala yang ada pada perekenomian aceh dan melahirkan solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi.
