Bisnis.com, PEKANBARU -- Kanwil Ditjen Perbedaharaan Provinsi Riau mendorong instansi pemerintah khususnya penerima dana APBN di daerah itu, mulai menggunakan kartu kredit untuk transaksi belanja operasional.
Kepala Kanwil DJPb Riau Tri Budhianto mengatakan program penggunaan kartu kredit pemerintah untuk belanja operasional kantor, sudah mulai diterapkan sejak tahun lalu.
"Sejak tahun lalu sudah berjalan di beberapa instansi besar, dan tahun ini kami berharap penggunaan kartu kredit pemerintah bisa lebih banyak," katanya Rabu (11/4/2018).
Tri menjelaskan saat ini uang kas minimal yang dipegang bendahara dalam satuan kerja di wilayah Riau sekitar Rp159 milyar, sedangkan untuk nasional sekitar Rp15 trilyun dalam sebulan.
Tentu saja nilai uang itu akan sangat besar bila harus menyimpang atau dikeluarkan dalam bentuk uang tunai. Sehingga program penggunaan kartu kredit pemerintah ini, sangat membantu operasional kantor menjadi lebih mudah.
Dia menyebut untuk satu kantor pemerintah dibatasi hanya dapat memiliki enam kartu kredit yang dapat digunakan untuk transaksi.
Baca Juga
Bila rerata kantor menerbitkan tiga kartu kredit, dengan total kantor penerima dana APBN di Riau sekitar 500 satuan kerja, akan ada sekitar 1.500 kartu kredit pemerintah bakal diterbitkan tahun ini.
"Perkiraan kami akan ada 1.500 kartu kredit pemerintah akan diterbitkan bank BUMN di Riau dalam tahun ini, tentu saja ini membuka peluang bagi kalangan perbankan," katanya.
Tri menambahkan dengan program ini, pemerintah mendorong terealisasinya gerakan nasional non tunai yang telah diluncurkan beberapa waktu lalu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
