Bisnis.com, JAKARTA -- Pertemuan Pertama Kepala Otoritas Regulatori Obat negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) yang digelar di Jakarta pada 21-22 November 2018, akan menjadi ajang penguatan kolaborasi negara-negara OKI dalam mencapai kemandirian obat dan vaksin.
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Indonesia Penny K. Lukito memaparkan pertemuan ini sangat penting dan strategis sebagai forum berbagi pengetahuan dan bertukar informasi dalam keberlangsungan fungsi regulator obat dan vaksin, khususnya di negara anggota OKI.
"Sekretaris Jenderal OKI Dr. Yoousef Al-Othaimeen telah merespons positif solidaritas BPOM RI untuk berkolaborasi membantu meningkatkan kapasitas regulasi dan produksi industri farmasi, terutama dalam mencapai kemandirian dan keterjangkauan obat termasuk vaksin di negara OKI," katanya dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (19/11/2018).
Penny juga mengemukakan inisiatif Indonesia dalam pelaksanaan pertemuan ini adalah usaha Indonesia dalam menunjukkan kredibilitas di ranah produksi vaksin dan pengawasan.
Indonesia dinilai memiliki peran kepemimpinan dalam mendorong kerja sama di bidang ini karena BPOM telah menjadi anggota Pharmaceutical Inspection Cooperation Scheme (PICS) sejak 2012. Pengakuan tersebut memungkinkan Indonesia untuk melakukan transfer kapasitas guna mendorong peningkatan kualitas pengawasan obat dan makanan negara OKI lainnya.
Selain itu, Indonesia melalui PT Bio Farma (Persero) pun telah mengeskpor vaksin ke 141 negara dunia, di mana 49 dari 57 negara OKI juga menjadi pasar vaksin Indonesia.
Indonesia juga merupakan 1 dari 2 anggota OKI yang memperoleh status Pre-Qualification dari Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO). Status tersebut disematkan karena Indonesia telah memenuhi syarat standar mutu, keamanan, dan penggunaan vaksin secara internasional.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
.jpg?w=300&h=221)
