Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Tingkat Kemiskinan 6 Kabupaten di Sumsel Masih Tinggi

Pemprov Sumatra Selatan mencatat terdapat enam kabupaten di provinsi itu yang memiliki persentase kemiskinan tinggi yakni di atas 10%.
Warga beraktivitas di rumah semi permanen/Antara-Aprillio Akbar
Warga beraktivitas di rumah semi permanen/Antara-Aprillio Akbar

Bisnis.com, PALEMBANG – Pemprov Sumatra Selatan mencatat terdapat enam kabupaten di provinsi itu yang memiliki persentase kemiskinan tinggi yakni di atas 10%.

Wakil Gubernur Sumsel Mawardi Yahya mengatakan pihaknya akan fokus dan intervensi dalam menanggulangi kemiskinan di enam daerah itu.

“Kepada para kepala daerahnya kami minta untuk dapat mengurangi tingkat kemiskinan di daerahnya masing-masing”,jelasnya, Selasa (13/11/2018).

Berdasarkan data Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumsel, enam daerah yang persentase kemiskinannya tinggi meliputi, yakni Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) sebesar 19,09%, Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) sebesar 18,62%, Kabupaten Ogan Komering Ilir  (OKI) 17,52%, Kabupaten Lahat sebesar 15,59%, Kabupaten Pali sebesar 15,28% dan Kabupaten Muara Enim sebesar 14,14%.

Mawardi mengatakan terdapat beberapa faktor yang ikut menentukan tingkat kemiskinan, yaitu ketersediaan sarana infrastruktur, dan ketersediaan lapangan kerja bagi masyarakat.

Oleh karena itu pihaknya berkomitmen untuk mengentaskan kemiskinan dengan meningkatkan kesejahteraan rakyat, mengurangi kegiatan yang bersifat seremonial, dan lebih menekankan kepada program prorakyat.

Wagub mencontohkan jika kantong-kantong kemiskinan berada di wilayah bantaran sungai , seperti di kota Palembang misalnya, maka di daerah tersebut perlu dibuatkan program.

“Buatkan program bagi masyarakat yang tinggal di bantaran sungai, dibina kelompok-kelompok masyarakat dalam bidang perikanan. Kemudian BKKBN dapat ikut berpartisipasi dengan penyuluhan bagi masyarakat, dengan mengatur jarak kelahiran”, katanya.

Oleh karena itu, pengentasan kemiskinan harus segera dilakukan oleh para kepala daerah, sebab jika kemiskinan tersebut tidak segera dikurangi, hal ini bertentangan dengan dan bertolak belakang dengan program gubernur dan wakil gubernur Sumsel.

Mantan Bupati Ogan llir dua periode ini juga meminta agar BKKBN dapat bekerjasama dengan pemprov Sumsel melalui OPD terkait dalam kegiatan pengentasan kemiskinan serta mensinkronkan dengan APBD provinsi.

Selain itu, Ketua TKPK Mawardi Yahya meminta kepada OPD untuk segera mengirimkan surat pemberitahuan kepada kepala daerah mengenai tingkat kemiskinan di daerahnya, serta jika terdapat program kegiatan untuk lebih diarahkan dan difokuskan kepada 6 daerah tersebut, tanpa mengabaikan daerah lainnya di Sumsel.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Dinda Wulandari
Editor : Rustam Agus
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper