Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan telah menutup jalan umum untuk truk angkutan batu bara. Para pengusaha batu bara di Sumsel diminta menggunakan jalur khusus Servo Lintas Raya milik PT Titan Infra Energy.
Akan tetapi, Juru Bicara Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia (APLSI) Rizal Cavalry menilai pelabuhan PT Titan belum siap untuk menjalankan amanat Gubernur Sumsel.
“Kami menilai sangat tidak siap. Ini cuma semacam proyek coba-coba saja," ujarnya melalui keterangan resmi, Selasa (13/11/2018).
Rizal mengatakan setiap hari bakal ada 30 penambang yang akan memakai fasilitas PT Titan. Sebanyak 2.000 truk akan membawa 60.000--70.000 ton batu bara.
Apabila, setiap truk rata-rata empat kali perjalanan bolak-balik dalam sehari. Kemudian, dikalikan 2.000 truk, ada 8.000 rit truk yang akan masuk ke Pelabuhan Titan. “Melihat kondisi ini, pelabuhan Titan tidak akan mampu menampung volume batu bara yang sangat besar,” imbuhnya.
Oleh sebab itu, dia menyatakan Titan akan bermasalah dengan kemampuannya dalam memuat batu bara sesuai jadwal para penambang. Hal itu disebabkan Titan tidak memiliki stockpile yang bisa menampung batu bara yang berasal dari 30 tambang, yang masing-masing tambang memiliki kalori dan spesifikasi batu bara yang berbeda.
Menurutnya, Titan harus punya stockpile terlebih dulu yang bisa menampung batu bara lebih dari 30 tumpukan.
Lebih lanjut, dia mengungkapkan selama ini terdapat delapan pelabuhan yang menampung batu bara yang diangkut truk-truk dari penambang. Rizal memprediksi akan terjadi kemacetan yang luar biasa, karena sekitar 6.000 truk yang sebelumnya tersebar ke sejumlah pelabuhan, tetapi sekarang hanya menuju satu pelabuhan milik PT Titan.
“Tentu akan terjadi kemacetan yang luar biasa di Lahat dan Muara Enim, karena jarak yang terlalu dekat dengan tambang, dan membutuhkan waktu yang lama untuk menimbang batubara yang masuk ke pelabuhan sehingga menimbulkan antrean yang panjang dan tak terkendali. Bisa chaos di lapangan,” ungkapnya.
Selain itu, PT Titan juga memakai pelabuhannya untuk loading batu baranya sendiri, sehingga Titan akan mendahulukan jadwal tongkangnya dibandingkan dengan milik para penambang lainnya.
Seperti diketahui, belum lama ini Pemprov Sumsel telah mencabut Peraturan Gubernur (Pergub) No.23/2012 tentang Tata Cara Angkutan Batu Bara Menggunakan Jalan Umum.
Para pengusaha batu bara di Sumsel kemudian diarahkan untuk melewati jalur khusus Servo Lintas Raya milik PT Titan Infra Energy. Kebijakan ini menimbulkan kekisruhan baru dunia usaha dan ketersediaan energi nasional.
APLSI meminta agar Pemprov mencabut kembali kebijakan tersebut, sampai adanya win-win solution baik bagi dunia usaha, maupun pemerintah. Sebab, kebijakan ini akan berdampak negatif terhadap industri listrik dan perekonomian lokal dan nasional.
Menurutnya, dampak ekonomi dan dampak sosialnya akan besar sekali, karena Sumsel berpotensi merugi sebesar US$1,2 miliar atau Rp18,3 triliun per tahun, bila terjadi penutupan jalan untuk batu bara.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
