Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Indonesia Dorong Australia Investasi di 10 Destinasi Pariwisata Prioritas

Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN) Bambang Brodjonegoro berharap kehadiran Perjanjian Kemitraan Ekonomi Indonesia Australia (IA-CEPA) dapat mendorong investasi Australia di sektor pariwisata, terutama 10 destinasi prioritas Indonesia
Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang P.S Brodjonegoro menyampaikan materinya pada seminar internasional tentang sumber daya manusia penggerak perekonomian di Kuta, Bali, Kamis (1/3/2018)./ANTARA-Nyoman Budhiana
Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang P.S Brodjonegoro menyampaikan materinya pada seminar internasional tentang sumber daya manusia penggerak perekonomian di Kuta, Bali, Kamis (1/3/2018)./ANTARA-Nyoman Budhiana

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN) Bambang Brodjonegoro berharap kehadiran Perjanjian Kemitraan Ekonomi Indonesia Australia (IA-CEPA) dapat mendorong investasi Australia di sektor pariwisata, terutama 10 destinasi prioritas Indonesia.

"Indonesia merupakan mitra dagang terbesar ke-13 Australia. Melalui perjanjian kemitraan saya berharap IA-CEPA dapat meningkatkan daya saing daya saing dan investasi di sektor pariwisata Indonesia, teruatama di 10 destinasi prioritas," kata Bambang pada Konferensi Biennial Australia Indonesia Business Council (AIBC) di Gold Coast, Australia pada Senin (12/11/2018).

"Tren investasi sektor pariwisata di Indonesia tumbuh secara konstan dalam lima tahun terakhir. Nilai realisasi investasi 10 destinasi pariwisata prioritas mencapai 46,7% dari total investasi sektor pariwisata 2012-2017," sambung Bambang.

Kendati demikian, Bambang menyampaikan bahwa aliran investasi sebagian besar terjadi di Jakarta. Oleh karena itu, penting bagi Indonesia untuk meningkatkan aliran investasi pada destinasi pariwisata prioritas lainnya.

Selain itu, pemerintah Indonesia sejauh ini hanya dapat memenuhi 41,3% kebutuhan infrastuktur pariwisata atau senilai US$148,2 miliar. Untuk memenuhi sisanya, pemerintah menargetkan pembiayaan bersumber dari BUMN sebesar 22,2% dan swasta 36,5% atau senilai US131,1 miliar.

Guna mencapai target pembiayaan dari BUMN dan sektor swasta, Kementerian PPN bersama Bappenas menginisiasi Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA). PINA merupakan skema pembiayaan ekuitas proyek infrastruktur dan strategis yang dipandang kurang menarik atau berisiko, namun di sisi lain tetap layak dari segi keuangan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper