Krisis Bahan Baku Karet, Gapkindo Minta Pemerintah Turun Tangan

Oleh: Ropesta Sitorus 04 November 2018 | 21:51 WIB
Krisis Bahan Baku Karet, Gapkindo Minta Pemerintah Turun Tangan
Ilustrasi: tengah menyadap karet./JIBI-Sunaryo Haryobayu

Bisnis.com, MEDAN – Gabungan Perusahaan Karet Indonesia (Gapkindo) Sumatra Utara mendorong pemerintah pusat memperbaiki harga karet remah lewat upaya diplomasi perdagangan dengan negara dan industri penyerap karet.

Sekjen Gapkindo Edy Irwansyah mengatakan industri karet nasional kian terpuruk dalam 7 tahun terakhir akibat persoalan krisis bahan baku. Pasalnya, anjloknya harga bahan olah karet di tingkat petani membuat petani berhenti menyadap karet, bahkan menggantinya dengan tanaman lain.

Mengutip penjelasan Mislan Purba, 54 tahun, Kepala Desa Bahdamar, Kecamatan Dolok Merangir Kabupaten Deli Serdang, Sumut, Edy menyampaikan bahwa sebagian petani di sentra tersebut telah mengonversi lahan karetnya ke tanamn ubi atau singkong serta sawit.

“Kebun karet rakyat di desa ini sudah berkurang 20% sejak 10 tahun belakangan. Lahan di bawah 1 hektare umumnya dikonversi ke tanaman ubi atau singkong, yang di atas 2 hektare dikonversi ke sawit,” kata Mislan seperti ditirukan oleh Edy pada akhir pekan lalu.

Para petani beralasan penghasilan dari tanaman karet jauh lebih rendah dari tanaman ubi. Suhaidi Purba, 49 tahun, salah satu petani di desa tersebut, menuturkan dia mampu berpenghasilan sekitar Rp1,5 juta per bulan dengan menanam ubi sedangkan pendapatan dari karet di atas lahan yang sama hanya sekitar Rp640.000 per bulan.

Edy menjelaskan penurunan produksi getah karet tersebut telah terjadi dalam beberapa tahun terakhir dipicu anjloknya harga getah karet di tingkat petani, dari harga sekitar Rp20.000 per kg pada 2011 menjadi sekitar Rp6.000 per kg.

Padahal, menurutnya, dengan kurs dolar AS saat ini sekitar Rp15.200, harga di tingkat petani sewajarnya sekitar Rp11.500 per kg.

Kecenderungan penebangan karet juga terjadi di sejumlah sentra karet lainnya di Sumut, bahkan di daerah penghasil karet lainnya di Indonesia. Hal itu berdampak sistematis terhadap keberlangsungan operasional pabrik karet remah.

“Kondisi inilah yang mengancam keberlangsungan industri karet yang bahan bakunya lebih dari 90% dari rakyat. Secara nasional produksi September 2018 turun 7,5% dibandingkan dengan September 2017,” ujarnya.

Secara khusus di Sumut, lanjut Edy, pasokan bahan baku hanya cukup untuk memproduksi sekitar 400.000 ton per tahun. Jumlah itu hanya tinggal separuh dari kapasitas total sekitar 30 pabrik karet remah di Sumut yakni 820.000 ton per tahun.

Walhasil, pabrik menjadi tidak efisien karena biaya operasional penuh, tapi produksi berkurang, terutama pabrik kecil dengan kapasitas produksi di bawah 12.000 ton.

Krisis bahan baku membuat sebagian pabrik juga mengurangi operasionalnya menjadi hanya sekitar 1 – 3 hari per pekan. Bahkan, ada juga pabrik karet remah yang berhenti beroperasi dan merumahkan karyawan.

Gapkindo Sumut mendorong agar negara konsumen karet dan industri-industri besar penyerap olahan karet seperti industri ban sebagai pemakai bahan karet remah terbesar ikut memikirkan keberlanjutan petani karet dengan membeli pada tingkat yang wajar.

“Industri ban sebagai pemakai karet remah terbesar (70%) membeli karet dari produsen karet Indonesia yang notabene industri crumb rubber-nya mendapatkan pasokan 90% dari smallholde, di mana saat ini harga belinya sudah jauh dari harga modal kerja petani. Hal ini dapat dilakukan oleh pemerintah dengan melakukan diplomasi perdagangan bersama pelaku usaha karet,” ujarnya.

Editor: M. Syahran W. Lubis

Berita Terkini Lainnya