Perpanjangan HGU PTPN Diminta Bebas Biaya

Oleh: Dinda Wulandari 02 November 2018 | 20:39 WIB
Perpanjangan HGU PTPN Diminta Bebas Biaya
Ilustrasi, getah pohon karet/Istimewa

Bisnis.com, PALEMBANG — Komisi II DPR RI mengusulkan biaya pengurusan perpanjangan Hak Guna Usaha  (HGU) perkebunan milik negara dibebaskan, agar tidak menjadi beban usaha sehingga BUMN juga tidak memiliki batasan untuk melakukan akselerasi kegiatannya.

Hal itu diungkapkan Ketua Komisi II DPR RI Herman Khaeron saat berkunjung ke PTPN VII, Jumat (2/11/2018).

Menurutnya, selama ini biaya pengurusan perpanjangan HGU cukup besar dan sangat membebani BUMN. Pada akhirnya banyak BUMN yang menunda pengurusan. "BUMN lebih memilih untuk pengembangan usahanya, dibandingkan dengan perpanjangan HGU," katanya.

Doktor Ilmu Pertanian Unpad itu mengungkapkan kedatangannya ke PTPN VII untuk mengetahui secara pasti kondisi lapangan BUMN perkebunan tersebut. Dia mengatakan, banyak masalah yang terjadi di BUMN perkebunan yang menjadi perhatian Komisi II karena langsung bersentuhan dengan masyarakat.

“Kami paham PT Perkebunan Nusantara ini, termasuk PTPN VII adalah perusahaan agro yang padat karya dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Maka, tak heran masalah yang muncul dan sampai ke Komisi II DPR RI. Mulai dari upah, tenaga kerja, dan yang cukup banyak urusannya pelik adalah sengketa tanah,” kata politisi Partai Demokrat itu.

Dia menjelaskan, nasib PTPN VII masih lebih baik dibandingkan dengan beberapa PTPN dalam holding. Meskipun sedang terlilit kredit investasi, PTPN VII masih sanggup untuk membayar dan menunjukkan grafik kinerja membaik.

“Kunjungan kerja kami memang untuk mencari tahu secara pasti, apakah BUMN Perkebunan dalam menghadapi permalasahan baik dari segi keuangan maupun permasalahan tanah memiliki strategi untuk menyelesaikanya.”

Dalam paparannya, Direktur Operasional PTPN VII Ahmad Husairi menjelaskan kondisi aktual perusahaan. Dia mengatakan, dengan mengelola lahan sekitar 132.000 hektare di tiga provinsi yakni Lampung, Sumatra Selatan, dan Bengkulu. Saat ini kondisi perusahaan sedang menghadapi masalah cash flow financial.

“Kami sampaikan, bahwa perusahaan sedang dalam proses pemulihan setelah beberapa tahun terakhir masalah cash flow financial. Investasi besar pada masa lalu tidak tumbuh seperti yang diproyeksikan. Ini adalah risiko bisnis agro industri yang bergantung dengan cuaca, keadaan alam, dan harga global,” katanya.

Editor: Surya Mahendra Saputra

Berita Terkini Lainnya