Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Masa Tanggap Darurat Banjir Pasaman Barat Sampai 25 Oktober

Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatra Barat menetapkan masa tanggap darurat banjir di daerah itu diperpanjang hingga 25 Oktober 2018.
Ilustras/iANTARA-Tulus Harjono
Ilustras/iANTARA-Tulus Harjono

Bisnis.com, PADANG—Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatra Barat menetapkan masa tanggap darurat banjir di daerah itu diperpanjang hingga 25 Oktober 2018.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pasaman Barat Tri Wahluyo menyebutkan masa tanggap darurat bencara banjir yang melanda daerah itu ditetapkan hingga tujuh hari ke depan, atau sampai 25 Oktober.

“Masa tanggap bencana tahap pertama sudah berakhir. Namun, melihat kondisi yang ada maka diperpanjang hingga tujuh hari ke depan,” ujarnya, Kamis (18/10/2018).

Dia mengatakan masa tanggap bencana itu diperpanjang karena masih ada sebagian daerah yang tergenang air, serta beberapa nagari atau desa yang terisolasi karena akses jembatan yang putus akibat banjir.

Selama masa tanggap darurat, imbuhnya, pemerintah setempat akan melakukan pendataan kerugian, menyalurkan bantuan kepada masyarakat terdampak, dan membangun infrastruktur sementara agar pelayanan publik dan perekonomian masyarakat normal kembali.

“Untuk jembatan yang putus, kami akan bangun jembatan darurat sementara agar aktivitas masyarakat tetap lancar,” katanya.

Tri berharap cuaca ekstrem yang melanda daerah itu sejak dua pekan terakhir, segera berlalu dan banjir tidak terjadi lagi.

Adapun, kerugian akibat banjir di Pasaman Barat saat ini sudah mencapai angka Rp26,72 miliar, yang berasal dari kerugian karena kerusakan infrastruktur dan rumah penduduk.

“Dari data sementara, kerugian akibat banjir ini mencapai Rp26,72 miliar dan kerusakan infrastruktur dan rumah yang rusak berat,” ujarnya.

Menurutnya, data itu masih bersifat sementara dan masih dilakukan pendataan untuk memastikan besaran kerugian yang terjadi akibat banjir tersebut.

Dia mengatakan selaian infrastruktur publik dan rumah masyarakat, kerugian dari hilangnya pencarian masyarakat dari sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan juga sangat besar. Namun, belum didapatkan data pasti.

“Angka itu, belum menghitung kerugian dari kerusakan lahan pertanian, perkebunan dan peternakan, karena masih dilakukan pendataan,” katanya.

Dia mengungkapkan beberapa infrastruktur yang rusak akibat banjir antara lain jalan raya, jembatan, irigasi, dan kerusakan 46 unit rumah milik masyarakat.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Heri Faisal
Editor : Rustam Agus
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper