13 BUMD Sumsel Bakal Diaudit

Oleh: Dinda Wulandari 14 Oktober 2018 | 12:59 WIB
13 BUMD Sumsel Bakal Diaudit
Gubernur Sumsel Herman Deru (kanan) berbincang bersama Wakil Gubernur Sumsel Mawardi Yahya saat rapat bersama BUMD Sumsel./Istimewa

Bisnis.com, PALEMBANG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatra Selatan (Sumsel) memastikan segera melakukan audit terhadap 13 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) provinsi tersebut untuk melihat kontribusi masing-masing terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
 
Gubernur Sumsel Herman Deru mengatakan sudah beberapa kali melakukan pertemuan untuk membahas masalah BUMD secara khusus sejak terpilih pada 27 Juni 2018. Pertemuan itu merupakan langkah untuk mengetahui kontribusi tiap BUMD.

“Harapannya, perusahaan daerah yang telah dibangun dapat memberikan kontribusi pada Pemprov sebagai PAD atau pendapatan lain yang sah,” ujarnya, Jumat (12/10/2018).

Herman menambahkan dalam audit tersebut, pihaknya akan menggandeng Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Setelah audit, belasan BUMD itu akan dimonitor dan dipisahkan dalam beberapa kategori dan tingkatan. Kategorinya antara lain perusahaan yang sehat, sedang (tidak menghasilkan tapi tidak disubsidi lagi), dan yang masih disubsidi penuh.

BUMD yang sehat akan didorong agar menjadi lebih sehat, yang sedang akan dibina, sedangkan yang tidak sehat akan dilikuidasi supaya tidak membebani daerah. Pemprov Sumsel akan melakukan investigasi dan inventarisasi, baru berlanjut ke tahapan konsolidasi dan solusi.

“Saya ingin semua ini selesai dan ada solusi bagi BUMD milik Pemprov Sumsel paling lambat akhir Desember 2018,” terangnya.

Sementara itu, Direktur Utama PT Sriwijaya Mandiri Sumsel (SMS) I Gede Surya Negara mengungkapkan saat ini pihaknya terus berupaya merealisasikan Pelabuhan Tanjung Carat untuk menunjang keberadaan Pelabuhan Tanjung Api-api. Tanjung Carat adalah proyek pelabuhan laut dalam.

Adapun SMS merupakan BUMD pengelola Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Api-api. 

Luasan KEK Tanjung Api-api sekarang adalah 2.030 hektare (ha). Supaya bisa terintegrasi dengan Pelabuhan Tanjung Carat, maka dibutuhkan perluasan lahan, yang sesuai usulan, adalah 2.202 ha.

"Selain pelabuhan, kawasan ini nantinya akan dimaksimalkan untuk daerah industri yang meliputi refinery kilang minyak, petrokimia, serta industri pengolahan sawit," tuturnya.

Editor: Annisa Margrit

Berita Terkini Lainnya