Ribuan Honorer Tuntut Jadi PNS, Upah Minimal Jadi Solusi

Oleh: Newswire 24 September 2018 | 15:25 WIB
Ribuan Honorer Tuntut Jadi PNS, Upah Minimal Jadi Solusi
Kepala Staf Presiden Moeldoko (kiri) berbincang dengan Menpan RB Syafruddin ketika memberikan keterangan pers terkait guru honorer di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Jumat (21/9). Pemerintah akan menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur pengangkatan tenaga honorer melalui skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) untuk guru honorer serta tenaga kesehatan yang tidak lolos atau tidak dapat mengikuti tes CPNS./Antara-Wahyu Putro A

Bisnis.com, PADANG – Ribuan pegawai honorer dari 19 kabupaten dan kota di Sumatera Barat (Sumbar) menuntut diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) tanpa melalui ujian karena sebagian dari mereka telah berumur di tas 35 tahun.

"Dulu moratorium CPNS lima tahun. Kami bertahan jadi honorer dengan janji pengangkatan. Ketika kran CPNS dibuka, ternyata tidak ada pengangkatan," kata Ketua Forum Guru Honorer Kota Padang, Zal Fitra di halaman Kantor Gubernur Sumbar, Senin (24/9/2018).

Ia menambahkan sebagian honorer yang bertahan saat moratorium sudah berusia di atas 35 tahun hingga tidak bisa mengikuti ujian CPNS.

"Lalu kami dikemanakan? Dibuang?" ujarnya.

Ia menyebutkan selama mengabdi untuk daerah, honorer tidak pernah terperhatikan dengan layak. Bahkan dalam tiga bulan terakhir honor belum diterima. Mereka juga membandingkan penghargaan yang diterima guru honorer dengan atlet Asian Games berprestasi, yang sangat timpang.

"Atlet peraih medali Asian Games mendapat penghargaan sangat luar biasa. Tapi kami yang sudah beranak cucu ini belum mendapatkan itu. Kami tunggu janji pengayoman direalisasikan," ujarnya.

Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit menemui langsung honorer yang sedang melakukan aksi tersebut didampingi Kepala Dinas Pendidikan Sumbar Burhasman, dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Sumbar Yulitar.

Ia menyebutkan pengangkatan PNS bukan kewenangan provinsi, tetapi oleh Badan Kepegawaian Negara dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Meski demikian ia berjanji menyampaikan tuntutan honorer tersebut secara resmi ke pemerintah pusat.

Solusi sementara, ia menjanjikan tuntutan itu masuk dalam pembahasan dalam rapat bersama bupati/wali kota agar kepala daerah lebih memperhatikan nasib honorer.

"Kami bicarakan dengan bupati/wali kota agar membayar honor yang layak bagi honorer, baik kategori satu maupun dua sesuai Upah Minimal Regional," ucapnya.

Selama aksi, ribuan honorer menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Himne Guru dengan mata berkaca-kaca dan isak sedih. Selanjutnya bergiliran mereka berorasi menggunakan pengeras suara menyampaikan tuntutan.

Salah satu tuntutan itu supaya penerimaan CPNS tahun ini dibatalkan, karena tidak mengakomodasi pengangkatan guru honorer yang usianya lebih dari 35 tahun. Selain itu mereka meminta guru honorer kategori dua diangkat menjadi PNS tanpa melalui ujian.

Sumber : Antara

Editor: Miftahul Ulum

Berita Terkini Lainnya