Bisnis.com, JAKARTA--Forum Industri Pengguna Gas Bumi terus menagih janji pemerintah untuk menurunkan harga gas bumi.
Achmad Safiun, Ketua Forum Industri Pengguna Gas Bumi (FIPGB), mengatakan penurunan daya saing industri nasional telah menurun sejak beberapa tahun yang lalu. Pada awal 2015, UMP naik sebesar 12,7% dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat terdepresiasi sekitar 13%. Semua harga, termasuk harga gas bumi, naik, demikian pula harga bahan baku maupun bahan penolong yang diimpor.
Dalam struktur biaya produksi bahan baku dan bahan penolong berkontribusi sebesar 40%--80% dari biaya produksi industri pengolahan. Daya saing industri nasional yang melemah tersebut direspon oleh pemerintah dengan mengeluarkan Paket Kebijakan Ekonomi 9 September 2015 dan Paket Kebijakan Ekonomi jilid III.
Kebijakan tersebut menyatakan pemerintah akan mendorong daya saing industri nasional dengan insentif fiskal dan penurunan harga dari pengurangan Penerimaan Negara Bukan Pajak dan menegaskan otoritas pemerintah, sebagai kuasa penambangan dalam menetapkan harga gas bumi, menjamin alokasi dan harga gas untuk industri yang akan berlaku efektif pada 1 Januari 2016.
Kemudian pada Mei 2016 terbitlah Peraturan Presiden No.40/2016 yang menetapkan harga gas Bumi untuk industri sebesar US$6 per MMBTU dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi dan daya saing industri nasional melalui pemanfaatan gas bumi. Sayangnya, hingga kini penurunan harga gas tersebut belum terjadi.
Harga gas bumi Indonesia tetap berada di level US$8,72--US$9,3 per MMBTU. Dari sisi harga gas, jelas biaya produksi industri internasional jauh lebih murah dibandingkan dengan ongkos produksi industri di dalam negeri .
"Kalau pemerintah segera melaksanakan kebijakannya, bukan hanya mengumumkannya saja, maka tidak akan terjadi defisit neraca berjalan dan pelemahan nilai tukar rupiah seperti yang terjadi saat ini," ujarnya Selasa (11/9/2018).
Selain itu, Safiun juga menyebutkan industri dalam negeri akan bekerja dengan kapasitas optimal dan dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja, sehingga daya beli tidak turun dan konsumsi nasional dapat berkembang sebagaimana diharapkan apabila Paket Kebijakan Ekonomi dan Paket Ekonomi jilid III serta Peraturan Presiden No.40/Tahun 2016 dilaksanakan sepenuhnya.
Dia juga memperkirakan ekonomi Indonesia tidak bakal terombang-ambing mengikuti tindakan the Federal Reserve yang menaikkan suku bunga untuk menyelamatkan inflasi Amerika Serikat.
Sebelumnya, sebagai salah satu industri pengguna gas, Yustinus Gunawan, Ketua Asosiasi Kaca Lembaran dan Pengaman (AKLP), menegaskan daya saing industri dalam negeri harus ditingkatkan supaya bisa bersaing dengan produk impor dan mampu menembus pasar ekspor. Salah satunya dengan penurunan harga gas untuk industri oleh pemerintah.
"Apabila pemerintah menurunkan harga gas untuk industri, maka industri akan lebih bergairah. Lini produksi pabrik kaca lembaran yang tutup, bisa saja beroperasi kembali," katanya.
Walaupun saat ini produk kaca lembaran dalam negeri dinilai kurang bersaing dengan produk luar karena harga gas yang mahal, produsen lokal harus tetap mengekspor. Yustinus mengatakan kaca lembaran harus diekspor supaya mencapai tingkat utilisasi semaksimal mungkin. Selain itu, agar tungku tetap beroperasi penuh.
"Suhu tungku harus tetap dalam panas tinggi sekitar 1.650 derajat Celcius, non stop selama belasan tahun umur produksinya. Kalau panas turun maka struktur tungku yg terdiri dari batu tahan api akan runtuh," katanya.
Selain alasan teknis produksi, keharusan ekspor kaca juga bertujuan supaya mendapatkan devisa untuk membeli bahan baku berupa soda ash. Bahan bakau ini belum diproduksi dalam negeri sehingga harus diimpor.
Yustinus menyebut produk yang diekspor saat ini sekitar 30%--40% dari kapasitas terpasang yang sebesar 1,225 juta ton. "Kebutuhan dalam negeri sendiri 750.000 ton per tahun," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
