Hipmi Sumut: Pembatasan Impor Harus Dibarengi Insentif dan Solusi

Oleh: Ropesta Sitorus 22 Agustus 2018 | 17:07 WIB
Hipmi Sumut: Pembatasan Impor Harus Dibarengi Insentif dan Solusi
Aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Minggu (9/4)./Antara-Muhammad Adimaja

Bisnis.com, MEDAN – Kalangan pelaku usaha di Sumatra Utara mendorong agar pemerintah tidak menerapkan kebijakan pembatasan impor dalam rangka memperbaiki defisit neraca perdagangan secara masif.

Selain itu, pelaku usaha juga mendorong agar pemerintah tetap memberikan insentif fiskal untuk merangsang investasi dalam negeri.

Hal itu antara lain disampaikan oleh Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Sumatra Utara Mazz Reza Pranata.

“Hipmi menilai Kebijakan pemerintah terhadap pembatasan produk impor bahan baku secara masif tidaklah tepat tanpa memberikan solusi subtitusi dan insentif,” katanya kepada Bisnis, belum lama ini.

Dia menilai, pembatasan impor secara masif akan berimbas pada naiknya biaya produksi karena harga barang subtitusi yang ada di dalam negeri juga lebih mahal. Hal itu berpotensi meningkatkan inflasi dan memperlambat pertumbuhan ekonomi.

“Hipmi selalu berpendapat penguatan produksi domestik tidaklah instan, hal pertama yang harus dilakukan pemerintah adalah merangsang investasi dari dalam negeri maupun dari luar negeri dengan memberikan insentif terutama insentif fiskal,” tambahnya.

Salah satu bentuk insentif yang diberikan berupa pembebasan pajak untuk bea masuk atau impor barang modal pada nilai tertentu. Menurutnya, negara-negara di Asean sudah memberikan insentif fiskal tersebut sehingga investor dapat mengalokasikan dananya dengan lebih efisien.

Namun, kondisi di Tanah Air justru masih belum terlalu ramah bagi investor. Reza menganalogikan, dari setiap satu perusahaan yang berdiri di Indonesia, pemerintah memiliki saham minimal 35% yang terdiri dari PPN 10% dan PPh 25%. Jumlah itu belum termasuk bea impor mesin-mesin atau barang modal lainnya yang mencapai 7%-10%.

“Ini yang kami maksudkan solusi jangka panjang yang tidak dilakukan pemerintah. Selama ini yang dilakukan hanya solusi temporer dan klasik, seperti menaikkan suku bunga Bank Indonesia dan lagi-lagi ini justru memberatkan dunia usaha,” paparnya.

Reza juga menambahkan agar pemerintah pusat, terutama Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk menginstruksikan agar transaksi perusahaan pelat merah dilakukan dalam mata uang rupiah.

“Transaksi keuangan yang memakai Dolar itu paling banyak dilakukan oleh BUMN, terutama di bidang migas sehingga menteri BUMN juga harus menginstruksikan agar transaksi menggunakan rupiah. Kami berharap pemerintah konsentrasi penuh terhadap penguatan ekonomi domestik terutama manufaktur, jangan urusin politik melulu,” ujarnya.

Seperti diketahui, pada pekan lalu pemerintah mengambil sejumlah langkah darurat untuk mengantisipasi kian lebarnya defisit neraca perdagangan akibat pertumbuhan impor yang melonjak hingga 24,5% per Juli 2018.

Badan Pusat Statistik mencatat neraca perdagangan Januari - Juli 2018 mengalami defisit US$3,1 miliar, tertinggi sejak akhir 2013.

Guna memperbaiki defisit tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengumumkan beberapa langkah darurat yang diambil, yakni kebijakan biodesel 20% (B20), pembatasan 500 barang impor, pemberian insentif untuk mendorong ekspor, serta menunda sejumlah proyek infrastruktur dengan konten impor yang tinggi.

Sejalan dengan itu, Bank Indonesia juga memutuskan untuk menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin ke level 5,50%, suku bunga deposit facility sebesar 4,75% dan suku bunga lending facility sebesar 6,25%.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo berpendapat, keputusan itu konsisten dengan upaya pemerintah mempertahankan daya tarik pasar keuangan domestik dan mengendalikan defisit transaksi berjalan.

Editor: Martin Sihombing

Berita Terkini Lainnya