Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan pemerintah akan menunda proyek PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan PT Pertamina (Persero) yang proses pendanaannya belum rampung atau financial close.
Pernyataan itu disampaikan oleh Sri ketika menyampaikan penjelasan dalam konferensi pers seusai rapat terbatas membahas strategi kebijakan meningkatkan cadangan devisa di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (14/8/2018). Rapat terbatas itu dipimpin oleh Presiden Joko Widodo dan diikuti oleh sejumlah menteri Kabinet Kerja dan pejabat lainnya.
Sri mengatakan pemerintah berusaha mengamankan defisit transaksi berjalan. Seperti diketahui, defisit transaksi berjalan Indonesia mencapai 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada kuartal II/2018. Defisit itu melebar dibandingkan dengan 2,2% pada kuartal I/2018.
"Bapak Presiden telah memberikan instruksi yang sangat tegas bahwa kami semua di kabinet harus melakukan langkah-langkah untuk mengamankan neraca pembayaran terutama pada defisit transaksi berjalan," kata Sri dalam konferensi pers bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo.
Menurutnya, salah satu kebijakan yang akan diambil adalah pengendalian impor. Kebijakan pengendalian impor itu, sambungnya, dapat diterapkan kepada proyek infrastruktur yang dikendalikan oleh pemerintah. Contohnya, seperti yang disebutkan oleh Sri, proyek milik PLN dan Pertamina.
"Langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah adalah, pertama, untuk impor yang menyangkut proyek-proyek infrastruktur yang dikendalikan oleh pemerintah. PLN dan Pertamina diminta untuk melihat komponen impor dari proyek-proyek mereka. Karena ini adalah 2 BUMN yang memiliki komponen impor barang modal yang cukup besar," kata Sri.
Sri mengatakan komponen yang perlu dilihat itu bukan hanya komponen yang tidak memenuhi tingkat kandungan dalam negeri (TKDN), tapi juga melihat secara langsung berapa jumlah impor barang modal.
"Untuk proyek yang belum financial closing akan ditunda. Kita akan melakukan 6 bulan ini secara sangat firm terhadap dua BUMN ini sehingga kontribusi terhadap impor barang modal terutama dari BUMN bisa dikendalikan," katanya.
Sri mengatakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral akan melihat dari sisi daftar keseluruhan (masterlist) barang yang diminta untuk berhenti diimpor sampai 6 bulan ke depan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
