Bisnis.com, SIMALUNGUN – Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sumatra Utara meminta 6 BPBD di sekitar Danau Toba untuk membentuk tim SAR demi mendukung keselamatan pelayaran.
“Juga diperlukan pembentukan Pos SAR di setiap dermaga yang ada di sekitar Danau Toba. Tidak hanya di Ajibata, Pos SAR harus ada di seluruh dermaga yang ada di Danau Toba,” ujar Kepala BPBD Provsu Riadil Akhir Lubis dalam keterangan tertulis, Sabtu (4/8/2018).
Hal itu dikatakan Riadil selaku ketua penitia kegiatan dalam Sosialisasi Keselamatan Pelayaran dan Supervisi Geosite Geopark Kaldera Toba di Harungguan Bolon di Parapat, Kabupaten Simalungun.
Acara sosialisasi dirangkai dengan penyerahan secara simbolis 400 lifejacket dan 50 ringboy kepada pemilik kapal dan nelayan, pembagian leaflet/brosur cuaca dan kesiapsiagaan serta penyerahan benih ikan secara simbolis kepada nelayan untuk dilepas di Danau Toba.
Riadil menuturkan sosialisasi itu dilakukan untuk meningkatkan mitigasi keselamatan pelayaran di Danau Toba.
“Sosialisasi ini penting untuk meningkatkan keselamatan pelayaran di Danau Toba. Apalagi Danau Toba merupakan salah satu destinasi wisata dunia,” ujarnya.
Asisten Administrasi Umum dan Aset Sekretariat Daerah Sumut Zonny Waldi mewakili Penjabat Gubernur Sumatera Utara (Pj Gubsu) Eko Subowo mengharapkan agar peserta serius mengikuti acara sosialisasi keselamatan pelayaran tersebut.
Sehingga seluruh peraturan pelayaran yang berlaku dapat dipahami dan dilaksanakan oleh para pemilik, nakhoda dan seluruh masyarakat.
“Seperti tentang wajib adanya lifejacket dan manifest, serta aturan jumlah penumpang. Penumpang tidak boleh melebihi jumlah kursi yang ada, kalau lebih, itu berarti membahayakan atau bahkan bisa dikatakan membunuh penumpang. Aturan pelayaran harus dipatuhi semua pihak,” ujarnya.
Kepala Dinas Perhubungan Provsu Muhammad Zein Siregar menambahkan keberadaan syahbandar di masing-masing dermaga di Danau Toba sangat diperlukan.
“Semoga ini dapat segera terwujud dengan adanya instruksi Mendagri kepada Menhub untuk segera melaksanakan UU Nomor 23 tahun 2014 tentang syahbandar,” ujarnya.
Turut hadir dalam acara itu Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Sumut Zubaidi, Kadis Perikanan dan Kelautan Sumut Mulyadi Simatupang, Kepala Biro Humas dan Keprotokolan Setdaprovsu Ilyas Sitorus, Kabid Data dan Informasi BMKG Medan Syahnan, LSM pemerhati lingkungan, para pemilik kapal, nakhoda, nelayan dan ratusan masyarakat sekitar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
