Bisnis.com, BANDA ACEH - Serapan belanja negara pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 di Aceh hingga akhir semester I sebesar 43,3% atau Rp21,7 triliun.
Persentase tersebut dinilai baik karena melampaui target awal serapan semester I yang ditetapkan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh, yaitu 40%.
Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh Zaid Burhan Ibrahim mengatakan, serapan belanja negara dinilai baik disebabkan oleh realisasi belanja pemerintah pusat yang meningkat 13,2% dibanding periode yang sama tahun lalu, yaitu sebesar Rp5,08 triliun. Tahun ini, total anggaran belanja pemerintah pusat dari APBN 2018 di Aceh berjumlah Rp13,8 triliun.
"Realisasi belanja pemerintah pusat dalam bentuk belanja pegawai dan barang bisa diserap lebih cepat karena momentum hari raya dan penyaluran bidik misi di bulan Juni 2018," jelas Zaid Burhan Ibrahim di Banda Aceh, Selasa (17/7/2018).
Meski demikian, serapan belanja negara ABPN 2018 di Aceh turun 0,7% jika dibandingkan semester I tahun 2017.
Penyebabnya, lanjut Zaid, karena belum optimalnya penyerapan anggaran belanja modal dan belanja transfer ke daerah.
Baca Juga
Sampai semester I 2018, anggaran transfer ke daerah dan dana desa telah terealisasi sebesar Rp16 triliun atau turun 4,4% dibanding periode yang sama tahun lalu.
Penyaluran dana desa di 23 kabupaten/kota di Aceh sampai tahap III ini sudah mencapai 60% atau berjumlah Rp2,67 triliun. Menurut Zaid, pada penyaluran tahap I ditemukan kendala seperti terlambatnya penetapan APBDES yang dipersyaratkan oleh pemerintah daerah sebagai dasar penyaluran anggaran ke desa.
"Di tahap II, kendala yang ditemui itu desa terlambat menyusun laporan realisasi kepada pemerintah daerah, jadi terlambat," ujar Zaid.
Sementara itu, realisasi pendapatan negara dari APBN 2018 untuk Provinsi Aceh pada semester I 2018 sebesar 30,3% atau Rp1,84 triliun.
Angka itu menunjukkan pertumbuhan 5,1% dibanding realisasi pendapatan negara APBN tahun lalu. Ada tiga komponen yang berkontribusi pada realisasi pendapatan negara dan hibah, yaitu penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, dan penerimaan hibah.
Hingga semester I 2018, realisasi penerimaan pajak sebesar Rp1,51 triliun yang didominasi PPh dan PPN non migas, penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp327 miliar, dan penerimaan hibah dalam Pilkada di tiga kabupaten/kota serta persiapan Pileg/Pilpres 2019 yang telah dipertanggungjawabkan penerima hibah sebesar Rp3,7 miliar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
