AKUISISI UBER : Perilaku Grab Terus Dipantau

Oleh: MG Noviarizal Fernandez 11 Juli 2018 | 02:00 WIB

JAKARTA – Komisi Pengawas Persaingan Usaha akan mengawasi secara seksama perilaku Grab di Indonesia pascaakuisisi Uber.

Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kurnia Toha mengatakan bahwa akuisisi aset sebagaimana yang dilakukan oleh kedua perusahaan aplikasi transportasi online tersebut menurut hukum di Singapura bisa dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap persaingan sehat.

“Akuisisi aset di Indonesia tidak termasuk pelanggaran. Kalau di revisi UU No. 5/1999 sudah masuk. Karena saat ini akuisisi aset tidak termasuk pelanggaran terhadap persaingan usaha yang sehat, kita tunggu dan pantau ada atau tidak abuse yang lain,” ujarnya, Selasa (10/7).

Pemantauan itu, lanjutnya, meliputi perilaku yang menghambat pelaku usaha lain, diskriminasi, atau menurunkan tarif agar menghambat pesaing sehingga bisa memonopoli pasar (predatory price).

Menurut dia, pemantauan tersebut menjadi salah satu prioritas KPPU saat ini karena ekonomi digital merupakan salah satu prioritas komisioner periode kali ini.

Syarkawi Rauf, pengamat persaingan usaha membenarkan bahwa yang bisa dilakukan oleh KPPU adalah monitoring terhadap tindakan yang dilakukan oleh Grab pascaakusisi.

Salah satu yang dapat menjadi fokus KPPU adalah mengawasi adanya potensi predatory pricing, apa lagi jika perusahaan hasil akuisisi didukung oleh permodalan yang kuat.

Grab secara resmi telah mengakuisisi bisnis Uber di Asia Tenggara. Dengan demikian, sejak awal April 2018, aplikasi dan semua jenis layanan Uber akan ditutup serempak di wilayah tersebut, termasuk Indonesia dan layanan operasional di seluruh Asia Tenggara akan berjalan di bawah kuasa Grab.

Editor: Nurbaiti

Berita Terkini Lainnya