KELEMBAGAAN LEMBAGA ANTIMONOPOLI : Nomenklatur KPPU Tidak Berubah

Oleh: MG Noviarizal Fernandez 11 Juli 2018 | 02:00 WIB

JAKARTA – Pemerintah memberi sinyal tidak akan mengganti nomenklatur Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam revisi Undang-Undang (UU) No. 5/1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan bahwa tim pemerintah dalam revisi UU No. 5/1999 telah meminta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk memberikan penjelasan mengenai definisi lembaga tersebut.

“Jadi KPPU ya menjadi KPPU. Tolong lihat, KPPU bertanggung jawab langsung ke Presiden, bukan di bawah ditjen di Kemendag,” ujarnya seusai menggelar diskusi dengan para Komisioner KPPU di kantor lembaga itu, Selasa (10/7).

Dia mengatakan, dunia usaha sangat membutuhkan iklim usaha yang sehat sehingga memerlukan KPPU sebagai lembaga independen untuk menjaga agar terjadi persaingan usaha yang sehat.

“Kami memerlukan KPPU. Kami berkali-kali, dalam berbagai langkah kegiatan yang kami lakukan selalu meminta pendapat KPPU, seperti mau menetapkan harga eceran tertinggi. Ini bukti bahwa kami menghormati KPPU,” tuturnya.

Dia mengungkapkan bahwa dalam pembahasan revisi UU tersebut, tim pemerintah perlu masukan dari KPPU karena lembaga itu akan menjadi pelaksana UU tersebut.

Pemerintah dan KPPU, lanjutnya, sepakat untuk menggelar pembahasan daftar inventarisasi masalah (DIM) antara pemerintah dan KPPU dalam waktu dekat ini.

“Saya yakin segera bisa selesai. Kami juga sepakat dengan Panitia Kerja Komisi VI DPR yang mengizinkan KPPU untuk menjadi nara sumber yang standby dalam rapat panitia. Hal ini sangat penting karena KPPU memiliki pengalaman dan bisa memberikan penilaian apakah suatu ketentuan bisa diterapkan dan dampaknya seperti apa,” paparnya.

Ketua KPPU Kurnia Toha mengatakan bahwa pihaknya perlu memberikan masukan kepada tim pemerintah karena lembaganya tidak termasuk dalam tim tersebut.

Berbagai masukan itu, menurutnya, bertujuan agar kelemahan yang ada bisa ditutupi sehingga KPPU mampu menjalankan tugasnya untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat.

“Menteri [Perdagangan] sangat mendukung untuk kemajuan KPPU sehingga persaingan usaha di negara kita bisa berjalan dengan sehat dan pelaku usaha bisa melakukan inovasi sehingga masyarakat bisa mendapatkan barang dan jasa yang bagus kualitasnya dengan harga yang kompetitif,” terangnya.

INDEPENDENSI

Dia juga sudah menyampaikan pandangannya bahwa independensi KPPU harus dipertahankan dan revisi UU mestinya memperkuat komisi dengan memperbaharui berbagai kewenangan, seperti perpanjangan waktu pemeriksaan, program linensi, dan ekstrateritorial serta peningkatan denda.

Seperti diketahui, isu mengenai independensi KPPU mencuat setelah pemerintah mengirimkan DIM ke DPR tentang revisi UU No. 5/1999.

Dalam daftar tersebut, pada poin 19, definisi tentang Komisi Persaingan Usaha (KPP) dihapus dan diganti dengan nomenklatur lembaga pemerintah yang mengawasi persaingan tidak sehat.

Hal serupa juga terjadi pada definisi mengenai majelis komisi yang dihapus dan akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah terkait dengan kelembagaan badan yang berada di bawah pemerintah tersebut.

Ketua Forum Dosen Persaingan Usaha (FDPU) Sidharta sebelumnya menjelaskan, publik beranggapan bahwa jika lembaga yang berwenang mengawasi persaingan usaha berada di bawah pemerintah, pihaknya bisa memastikan independensi lembaga tersebut akan hilang.

Pasalnya, pemerintah dinilai kerap menelurkan berbagai kebijakan yang mendistorsi pasar sehingga mengganggu persaingan usaha yang sehat.

Dia mengatakan bahwa KPPU saat ini sudah melangkah jauh ke arah integrasi dengan komunitas Asean, di mana tidak ada satu pun lembaga pengawas persaingan usaha yang berada di bawah pemerintah.

Editor: Nurbaiti

Berita Terkini Lainnya