EVALUASI KEBIJAKAN PANGAN : PR yang Tidak Tuntas

Oleh: Rayful Mudassir 02 Juli 2018 | 02:00 WIB

Pagi itu, empat pecalang siaga di pintu masuk Pasar Desa Adat Pecatu, sebuah pasar kecil di wilayah Kuta Selatan, Bali. Beberapa toko kecil di salah satu sisi pasar mulai dibuka oleh pedagang. Sebagian masih khusyuk memanjatkan doa dari luar maupun dalam kedai.

Lalu lalang pembeli belum terasa, beberapa pedagang sayur dan daging baru saja membuka lapak dagangannya. Padahal, saat itu matahari mulai terik sekitar puku 9.00 WITA.

Beberapa pejabat dan petugas kepolisian terlihat bersiap di sisi muka pasar. Mereka bersiap menyambut kedatangan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita. Kunjungan kerja ini dilakukan dalam rangka stabilisasi pasar yang berjalan sejak sepekan jelang Ramadan.

“Pasar kecil saja menunjukkan penurunan harga, ini cukup menggembirakan,” kata Mendag usai kunjungannya saat itu.

Lumrahnya sebuah kunjungan pasar, Enggar ditemani oleh seluruh pemangku kepentingan pangan termasuk perwakilan dari Perum Bulog (Persero), dan pemerintah daerah.

Beberapa perbincangan dilakukan Mendag dengan pedagang, mulai dari harga sampai ketersediaan stok. Dia berkeliling pasar, bertanya tentang pangan hampir ke seluruh penjual.

Sesekali saat melihat beras, Pak Menteri menggenggamnya, melihat dari dekat dan menaruhnya kembali. “Berasnya bagus, harganya normal,” katanya lagi.

Kunjungan kerja ini setidaknya telah kesekian kali dilakukan untuk memastikan harga pangan stabil di setiap daerah. Tidak kurang dari delapan kali atau lebih Mendag mengunjungi pasar di beberapa daerah seperti Makasar, Kendari, Palu, Palangkaraya, Cirebon, Bandung, Semarang, termasuk Bali.

Bukan hanya Mendag, seluruh pejabat eselon I kementerian tersebut ditugaskan ke daerah. Instruksinya sama: memastikan harga stabil dan stok aman.

Sepekan menjelang Ramadan, Kemendag mulai disibukan dengan misi stabilisasi harga dan stok pangan di seluruh wilayah di Indonesia. Upaya ini tak lain untuk mengulang kembali ‘keberhasilan’ mengendalikan lonjakan harga dan kestabilan stok komoditas utama saat puasa dan lebaran.

Tahun lalu pemerintah mengklaim berhasil melakukan stabilisasi harga dan stok pangan. Saat itu pemerintah menggencarkan instrumen baru untuk dijadikan pengawal pangan bernama Satuan Tugas Pangan (Satgas Pangan). Petugas Satgas Pangan berasal dari Kemendag dan jajaran kepolisian.

Tugas Satgas pangan ialah pengendalian pangan dan mengatasi adanya penimbunan. Jika ditemukan pelaku usaha menimbun stok secara berlebihan, siap-siap berhadapan dengan hukum.

KONDISI BERUBAH

Lantas memori indah itu ingin di ulang Mendag tahun ini. Namun, kondisinya berbeda dengan munculnya kebijakan baru termasuk dalam persoalan pengaturan harga seperti HET beras dan harga acuan untuk sejumlah pangan lain.

Sementara pemerintah tetap bersikukuh kepada awak media harga tetap stabil, data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis membeberkan fakta kenaikan harga tetap terjadi sejak sebelum hingga penghujung Ramadan.

Harga beras medium pada 7 Mei atau menjelang puasa senilai Rp11.850/kg, kemudian mulai turun Rp11.800/kg 15 Mei (pekan pertama Ramadan) dan Rp11.300/kg pada 14 Juni atau sehari menjelang lebaran. Sementara bawang merah besar dari Rp36.700/kg turun menjadi Rp35.850/kg dan kembali naik menjadi Rp41.050/kg.

Komoditas lain yakni cabai merah awalnya berada di kisaran Rp42.800/kg naik menjadi Rp43.850/kg hingga melonjak tajam ke kisaran Rp66.450/kg. Adapun daging ayam bergelojak dari Rp35.000/kg naik menjadi Rp36.800/kg dan kembali meroket menjadi Rp42.550/kg saat menjelang Idulfitri.

Program operasi pasar komoditas beras, daging ayam, telur ayam hingga izin impor 1 juta ton beras dilakukan demi menurunkan harga dan kecukupan stok beras. Akan tetapi meski di satu sisi pemerintah memberikan operasi pasar dengan harga murah, di sisi lain komoditas utama tetap tinggi sesuai kondisi pasar.

Dwi Andreas Santosa, Guru Besar Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB), menyebut upaya pemerintah selayaknya patut diapresiasi sehingga mampu menstabilkan harga pangan. Stabil di sini diartikannya sebagai tidak ada gelojak harga yang signifikan seperti lonjakan tinggi komoditas semisal cabai dan bawang.

Dari sisi tersebut, pemerintah diakui berhasil. Akan tetapi, di sisi lain, pemerintah dinilai gagal untuk menekan harga termasuk menciptakan harga komoditas sesuai acuan dan HET.

Pascalebaran, masih ada hal yang patut diwaspadai pemerintah. Menurutnya kenaikan harga akan kembali terjadi seperti beras, daging ayam dan telur ayam. Prediksi itu disebutnya setelah melihat pola konsumsi dan produksi mengalami fluktuasi.

Bagaimanapun, pemerintah diingatkan bukan pemilik komoditas sehingga tetap kesulitan mengendalian termasuk stabilisasi harga. Penguasaan pangan dalam jumlah lebih besar tentu berada pada pelaku usaha. Sementara pemerintah hanya menguasai beras sekitar 5-10% dari seluruh produksi beras.

“Ke depan perlu hubungan harmonis antara pemerintah dan pelaku usaha. Ini perlu terus menerus dibangun,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati mengatakan selama ini pihaknya melihat memang ada kestabilan harga saat puasa lalu, tetapi ‘stabil tinggi’.

“Kalau dilihat harga pangan memang terlihat stabil, namun stabil tinggi meski tidak ada fluktuasi harga berlebihan,” kata Enny.

Enny menilai selama ini beberapa catatan yang dilakukan pemerintah seperti impor komoditas pangan terutama beras membuat petani kesulitan menjual beras produksinya. Alhasil, dengan biaya produksi yang tidak tertutupi dari penjualan menjadi salah satu pendorong daya beli dimasyarakat ikut naik.

TIDAK LEBIH BAIK

Di sisi lain, Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) Abdullah Mansuri menerangkan secara detail perbedaan upaya yang dilakukan pemerintah untuk stabilisasi harga pangan.

Menurutnya Ramadan 2018 tidak lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada 2017, komunikasi antara Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian dan stakeholder lain seperti pelaku usaha, petani hingga petani cukup kuat, sehingga koordinasi ini membuahkan hasil cukup baik.

Tahun ini komunikasi tersebut menurun drastis, sehingga upaya penurunan atau stabilisasi harga dan stok berjalan melambat. Apalagi lonjakan harga pangan sudah terjadi sekitar dua bulan menjelang Ramadan, sehingga membuat penurunan harga kian sulit.

Adapun beberapa catatan yang perlu diperhatikan pemerintah: Pertama, meningkatkan kembali sinergi antara Kemendag dan Kementan. Kedua, Kementan harus memastikan produksi pangan aman didukung data akurat sehingga mempermudah pemetaan termasuk stabilisasai pangan di daerah.

Ketiga, Kemendag diminta lebih pro aktif menjalin komunikasi dengan semua pihak, termasuk pedagang, termasuk importir. Pasalnya pelaku pasar lebih mengetahui kondisi di lapangan untuk stabilisasi. Keempat, pemerintah harus memastikan memiliki data akurat dan digunakan bersama untuk mengetahui produksi pangan nasional.

“Pemerintah harus melakukan penguatan produksi dari sekarang untuk persiapan Ramadan tahun depan,” katanya.

Diakui atau tidak, tahun ini pemerintah telah susah payah melakukan stabilisasi pangan. Meski belum berbuah hasil signifikan, setidaknya upaya ini tak menyurut masyarakat menikmati Ramadan dan Lebaran.

Namun, hasil dari upaya menekan harga pangan yang tidak signifikan selama puasa dan Lebaran tahun ini merupakan indikasi masih ada setumpuk pekerjaan rumah pemerintah yang belum tuntas untuk membuat kebutuhan primer menjadi lebih ramah di ‘kantong rakyat’.

Editor: Wike Dita Herlinda

Berita Terkini Lainnya