EVALUASI KEBIJAKAN PANGAN: Pekerjaan Belum Tuntas

Oleh: Rayful Mudassir 02 Juli 2018 | 18:42 WIB
EVALUASI KEBIJAKAN PANGAN: Pekerjaan Belum Tuntas
Menjelang Natal dan pergantian tahun, harga bahan pokok di pasar tradisional di Balikpapan mulai naik./Bisnis.com-Fariz Fadhillah

Suatu pagi pada pekan terakhir Mei, empat pecalang siaga di pintu masuk Pasar Desa Adat Pecatu; sebuah perkulakan tradisional kecil di wilayah Kuta Selatan, Bali.

Beberapa toko kecil di salah satu sisi pasar mulai dibuka oleh pedagang pagi itu. Namun, sebagian dari mereka tampak masih khusyuk memanjatkan doa dari luar maupun dalam kedai.

Lalu lalang pembeli belum terlihat ramai saat beberapa pedagang sayur dan daging baru membuka lapak mereka. Padahal, saat itu matahari mulai terik dan waktu menunjukkan sekitar pukul 9.00 WITA.

Di sisi muka pasar, beberapa pejabat dan petugas kepolisian terlihat sedang siaga. Mereka bersiap menyambut kedatangan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita.

Kunjungan kerja Enggar kali itu dilakukan dalam rangka stabilisasi pasar yang berjalan sejak sepekan jelang Ramadan.

“Pasar kecil saja menunjukkan penurunan harga, ini cukup menggembirakan,” kata orang nomor satu di otoritas perdagangan itu, usai kunjungannya di Pasar Desa Adat Pecatu.

Lumrahnya sebuah kunjungan kerja menteri ke pasar tradisional, Enggar ditemani oleh seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) perpanganan termasuk perwakilan dari Perum Bulog (Persero), dan pemerintah daerah.

Beberapa perbincangan dan basa basi ringan dilakukannya dengan pedagang, mulai dari membicarakan harga sampai ketersediaan stok.

Pejabat kelahiran Cirebon, Jawa Barat itu berkeliling pasar, sambil mengobrol tentang pangan dengan hampir seluruh penjual.

Sesekali saat melihat beras di beberapa lapak, Pak Menteri menggenggamnya, mengamati dari dekat butiran-butiran pangan pokok itu, dan menaruhnya kembali. “Berasnya bagus, harganya juga normal,” katanya lagi.

Kunjungan kerja saat itu merupakan bagian dari rangkaian perjalanan dinas Enggar selama menjelang Ramadan untuk memastikan harga pangan stabil di setiap daerah. Tidak kurang dari delapan kali dia mengunjungi pasar di beberapa daerah seperti Makasar, Kendari, Palu, Palangkaraya, Cirebon, Bandung, Semarang, termasuk Bali.

Bukan hanya Mendag, seluruh pejabat eselon I kementerian yang bermarkas di bilangan Gambir tersebut ditugaskan ke daerah.

Sepekan jelang Ramadan, para petinggi Kemendag memang disibukkan dengan misi stabilisasi harga dan stok pangan di seluruh wilayah Tanah Air. Upaya ini tak lain untuk mengulang kembali ‘keberhasilan’ mengendalikan keamanan pangan saat puasa dan Lebaran tahun lalu.

Pada 2017, pemerintah mengklaim berhasil melakukan stabilisasi harga dan stok pangan. Saat itu, pemerintah menggencarkan instrumen baru untuk dijadikan pengawal pangan bernama Satuan Tugas Pangan (Satgas Pangan), yang terdiri dari tim Kemendag dan jajaran kepolisian. 

Tugas Satgas Pangan ialah mengatasi adanya penimbunan. Jika ditemukan pengusaha menimbun stok secara berlebihan, siap-siap saja untuk berhadapan dengan hukum.

KONDISI BERUBAH

Jadi, memori indah itulah ingin diulang Mendag tahun ini. Sayang, kondisinya berbeda akibat munculnya kebijakan baru termasuk dalam persoalan pengaturan harga seperti harga eceran tertinggi (HET) beras dan harga acuan untuk sejumlah komoditas pangan lain.

Meskipun pemerintah tetap bersikukuh kepada awak media bahwa harga tetap stabil, data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis tidak berbohong dan membeberkan fakta kenaikan harga pangan tetap terjadi sejak sebelum hingga pengujung Ramadan.

Harga beras medium pada 7 Mei atau menjelang puasa menyentuh Rp11.850/kg, kemudian mulai turun Rp11.800/kg pada 15 Mei (pekan pertama Ramadan) dan Rp11.300/kg pada 14 Juni atau sehari menjelang Lebaran. Sementara itu, bawang merah besar dari Rp36.700/kg turun ke level Rp35.850/kg dan kembali naik menjadi Rp41.050/kg.

Komoditas lain yakni cabai merah awalnya berada di kisaran Rp42.800/kg naik menjadi Rp43.850/kg, hingga melonjak tajam ke level Rp66.450/kg. Adapun, daging ayam bergelojak dari Rp35.000/kg menjadi Rp36.800/kg dan kembali meroket menjadi Rp42.550/kg saat menjelang Idulfitri.

Program operasi pasar (OP) komoditas beras, daging ayam, telur ayam, hingga penerbitan izin impor 1 juta ton beras dilakukan demi mendinginkan panasnya gejolak harga di pasaran dan kecukupan stok beras. Akan tetapi, meski di satu sisi pemerintah menggelontorkan beras OP dengan harga murah, harga komoditas pangan utama tersebut tetap tinggi di pasaran.

Dwi Andreas Santosa, Guru Besar Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB), menyebut upaya pemerintah selayaknya patut diapresiasi sehingga mampu menstabilkan harga pangan. ‘Stabil’ di sini diartikannya sebagai tidak ada gelojak harga yang signifikan seperti lonjakan tinggi harga cabai dan bawang.

Dari sisi tersebut, pemerintah diakui berhasil. Akan tetapi, di sisi lain, pemerintah dinilai gagal menekan harga termasuk menciptakan harga komoditas sesuai acuan dan HET.

Pascalebaran, masih ada hal yang patut diwaspadai pemerintah. Menurutnya, kenaikan harga akan kembali terjadi khususnya untuk beras, daging ayam, dan telur ayam. Prediksi itu disebutnya setelah melihat pola konsumsi dan produksi mengalami fluktuasi.

Bagaimanapun, kata Dwi, pemerintah akan tetap kesulitan mengendalikan harga. Sebab, penguasaan pangan dalam jumlah lebih besar berada di tangan para pelaku usaha. Sebaliknya, pemerintah hanya menguasai beras sekitar 5%—10% dari seluruh produksi beras nasional.

“Ke depan perlu hubungan harmonis antara pemerintah dan pelaku usaha. Ini perlu terus menerus dibangun.”

Sementara itu, Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati mengatakan memang ada kestabilan harga saat puasa dan Lebaran tahun ini, tetapi ‘stabil tinggi’ alias konsisten mahal.

“Kalau dilihat harga pangan memang terlihat stabil, tetapi stabil tinggi meski tidak ada fluktuasi harga berlebihan,” kata Enny.

Enny menilai selama ini impor komoditas pangan, terutama beras, membuat petani kesulitan menjual produksinya. Alhasil, biaya produksi petani yang tidak tertutupi dari penjualan menjadi salah satu pendorong daya beli masyarakat ikut naik.

TIDAK LEBIH BAIK

Di sisi lain, Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) Abdullah Mansuri menerangkan secara detail perbedaan upaya pemerintah untuk stabilisasi harga pangan tahun ini dibandingkan dengan tahun lalu.

Menurutnya Ramadan 2018 tidak lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada 2017, komunikasi antara Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian dan stakeholders lain seperti pelaku usaha, petani hingga petani cukup kuat, sehingga koordinasi ini membuahkan hasil cukup baik.

Tahun ini, komunikasi tersebut menurun drastis, sehingga upaya penurunan atau stabilisasi harga dan stok berjalan melambat. Apalagi, lonjakan harga pangan sudah terjadi sekitar dua bulan jelang Ramadan, sehingga membuat penurunan harga kian sulit.

Beberapa catatan yang perlu diperhatikan pemerintah a.l. Pertama, meningkatkan kembali sinergi antara Kemendag dan Kementan. Kedua, Kementan harus memastikan produksi pangan aman didukung data akurat sehingga mempermudah pemetaan upaya stabilisasai harga dan stok pangan di daerah.

Ketiga, Kemendag diminta lebih proaktif menjalin komunikasi dengan semua stakeholders pangan. Pasalnya, pelaku pasar lebih mengetahui kondisi di lapangan untuk stabilisasi. Keempat, pemerintah harus memiliki data akurat yang digunakan bersama untuk mengetahui produksi pangan nasional.

Diakui atau tidak, tahun ini pemerintah telah susah payah melakukan stabilisasi pangan. Meski belum membuahkan hasil signifikan, setidaknya upaya ini tak menyurutkan masyarakat menikmati Ramadan dan Lebaran.

Namun, perlu dicatat, hasil dari upaya stabilisasi pangan yang tidak signifikan selama puasa dan Lebaran tahun ini merupakan indikasi masih ada setumpuk pekerjaan rumah pemerintah yang belum tuntas untuk membuat kebutuhan primer menjadi lebih ramah di ‘kantong rakyat’.

Editor: Wike Dita Herlinda

Berita Terkini Lainnya