Jumlah UMKM di Aceh Naik, Kualitas Stagnan

Oleh: Abdul Hadi Firsawan 28 Juni 2018 | 06:44 WIB
Jumlah UMKM di Aceh Naik, Kualitas Stagnan
Pekerja melakukan proses pengolahan kedelai di salah satu pabrik di Jakarta, Selasa (13/3/2018)./JIBI-Nurul Hidayat

Bisnis.com, BANDA ACEH -- Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Aceh mengalami berbagai kendala dalam peningkatan produktivitas, termasuk terbatasnya akses permodalan yang berujung pada kualitas produk. 

Wakil Gubernur Aceh Nova Iriansyah menyebutkan peningkatan jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Aceh saat ini belum dibarengi dengan peningkatan produktivitas. Salah satu hambatan yang dihadapi pengusaha UMKM adalah akses permodalan.

UMKM di Aceh juga dinilai sulit berkembang karena terbatasnya akses sumber daya produktif terutama pada bahan baku, terbatasnya sarana dan prasarana serta informasi pasar, dan rendahnya kompetensi kewirausahaan.

"Meskipun jumlah UMKM terus meningkat, tapi sektor ini belum berkembang secara optimal dari segi produktivitas. Kita harus bekerja keras untuk tingkatkan kualitas UMKM," ujarnya di Banda Aceh, Rabu (27/6/2018).

Untuk itu, tahun ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh telah menyiapkan program khusus, yaitu "Aceh Kaya" dengan anggaran sebesar Rp166 miliar dari APBD Aceh 2018. Dana ini akan dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas usaha, baik dari segi permodalan, sumber daya manusia, maupun pelatihan bagi UMKM.

Nova yakin program "Aceh Kaya" bisa mendorong tumbuhnya industri daerah sesuai dengan sumber daya lokal. Dengan begitu, pengusaha di sektor pertanian, industri, UMKM, dan pariwisata bisa berperan aktif dalam meningkatkan pembangunan masyarakat dan meningkatkan lapangan kerja.

Dari sisi kuantitas, jumlah UMKM di Aceh terus menunjukkan peningkatan. Pada 2016, terdapat sebanyak 75.207 unit UMKM di Aceh atau meningkat cukup tinggi dibandingkan posisi 2014 yang sebesar 48.882 unit.

Dari sisi pembiayaan, pada 2016, Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang didistribusikan mencapai Rp626 miliar untuk 32.388 UMKM dari berbagai sektor.

Kuantitas kredit yang diberikan pihak perbankan kepada pengusaha diharapkan bisa meningkat setiap tahun, sehingga memotivasi pengusaha UMKM untuk terus memperbaiki kinerja usahanya. Nova juga mengimbau perbankan untuk terus bersinergi dan melakukan kerja sama konstruktif dengan pengusaha di Aceh.

Dia mengakui pentingnya peran UMKM dalam membangun perekonomian daerah dan mengatasi kemiskinan. Sektor ini terbukti mampu bertahan dan bergerak mandiri di tengah krisis meski tanpa bantuan perbankan.

Di Indonesia, UMKM menyerap lebih dari 90% tenaga kerja dan memberi kontribusi pada Produk Domestik Bruto (PDB) hingga 55%. Fakta tersebut, lanjut Nova, menunjukkan besarnya peran UMKM dalam perkembangan ekonomi.

Karena itu sektor UMKM juga berperan besar dalam mengatasi tingginya angka kemiskinan, pengangguran, dan barometer kesejahteraan lainnya.

"Saya optimistis dengan bantuan dunia usaha, khususnya UMKM, ada faktor kemiskinan yang bisa kita turunkan melalui UMKM," sebutnya.

Di sisi lain, Presiden International Council for Small Bussiness (ICSB) Aceh Iskandarsyah Madjid menyatakan untuk memajukan UMKM di Aceh, pelaku usaha, pemerintah, komunitas, dan media harus bekerja sama. Untuk memajukan UMKM diperlukan sinergi dari stakeholder terkait.

Menurutnya, ada sepuluh prinsip kewirausahaan, di antaranya pengusaha harus mempunyai visi dan impian, antusias menantang lingkungan bisnis yang tidak pasti, mampu mengembangkan produk, dan mampu memasarkan serta melihat peluang baru dalam bisnis.

"Selain itu, pengusaha juga harus bisa merancang proses manajemen yang prima dalam hal biaya, kualitas, teknologi, dan operasi untuk meraih tujuan perusahaan," ujar Iskandarsyah.

Editor: Annisa Margrit

Berita Terkini Lainnya