KECELAKAAN DANAU TOBA: Pemerintah Pusat, Provinsi dan Daerah Perlu Sinkronisasi

Oleh: Juli Etha Ramaida Manalu 25 Juni 2018 | 17:35 WIB
KECELAKAAN DANAU TOBA: Pemerintah Pusat, Provinsi dan Daerah Perlu Sinkronisasi
Tim SAR gabungan melakukan proses pencarian korban tenggelamnya KM Sinar Bangun di Danau Toba, Simalungun, Sumatra Utara, Jumat (22/6/2018)./ANTARA-Irsan Mulyadi

Bisnis.com, MEDAN — Sinkronisasi pemerintah pusat, provinsi dan daerah dinilai penting guna menghindari terulangnya peristiwa kapal tenggelam karena kelebihan muatan di Objek Wisata Danau Toba.

Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Sumatra Utara Parlindungan Purba menyebutkan pengelolaan transportasi penyeberangan di Danau Toba saat ini masih belum menyasar pada kontennya.

“Yang pasti, kita ini sekarang kan masih belum kepada konten. Kita masih menghadapi bureaucratic problem. Kan kalau kita tahu izinnya itu adalah dari provinsi tapi pengawasannya kan di daerah, mestinya begitu, katanya. Namun, ini kan koordinasi ga ada, [daerah juga bilang] bukan kita,” katanya kepada Bisnis, Senin (25/6/2018).

Lebih lanjut, Parlindungan menilai bahwa operasional kapal atau pelayaran di Danau Toba menjadi salah satu hal yang paling bermasalah. Pasalnya, menurut Parlindungan, operasional pengangkutan penyeberangan di wilayah ini melibatkan tiga pihak yakni Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yang menangani penyeberangan sungai dan danau, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang mengawasi perizinan dan persyaratan kapal, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dinilai belum benar-benar menerapkan prinsip koordinasi.

Untuk itu, Parlindungan yang juga Ketua Komite II DPD RI akan melakukan pertemuan dengan kementerian terkait guna membahas hal ini.

“Ini saya sudah ingatkan menteri untuk mengatur hal ini dan kami sebagai DPD Ketua Komite Dua akan membuat pertemuan di Jakarta supaya ini jangan terjadi lagi,” paparnya.

Terkait pihak yang harus bertanggung jawab atas insiden ini, menurutnya, sebaiknya diserahkan kepada pihak berwajib atau Kepolisian. Yang penting saat ini, adalah memperbaiki koordinasi dengan mengerahkan pemerintah daerah sebagai pengawas.

“Cukup perbaiki, kan pemerintah daerah ada di kabupaten/kota. Mungkin mereka masih kurang, kita kasih penguatan,” ungkapnya.

Dalam kesempatan berbeda, Sekretaris Komisi D DPRD Sumatra Utara Sutrisno Pangaribuan menyebutkan pihaknya akan menjadwalkan untuk memanggil sejumlah pihak yang dinilai terkait dan bertanggung jawab atas pengawasan operasional pengangkutan penyeberangan di Danau Toba.

Selain untuk meminta pertanggungjawaban dari pihak yang akan dipanggil, pertemuan ini juga sekaligus akan membahas langkah antisipasi agar ke depan kejadian serupa tidak lagi terulang.

Adapun sejumlah pihak yang akan dipanggil antara lain Dinas Perhubungan seluruh kabupaten yang ada di Danau Toba, serta Dinas Perhubungan Provinsi.

“Ini kan masih proses penanganan korban yang ada di Danau, mungkin satu minggu ini kita berikan dulu kesempatan dan nanti akan segera kita agendakan pemanggilan,” katanya.

Dia menambahkan, pihaknya yang juga menjadi bagian dari badan anggaran siap untuk mengalokasikan dana guna mempersiapkan transportasi publik yang lebih nyaman.

Persiapan ini bisa dimulai dengan membantu para pemilik kapal untuk memenuhi standar keselamatan pelayaran mulai dari peralatan pelayaran yang ada di kapal dan lain sebagainya.

Bila perlu, katanya, bisa dibentuk suatu badan yang khusus mengawasi operasional kapal penyeberangan di Danau Toba yang kebanyakan merupakan milik pribadi.

Selain perbaikan aspek keselamatan di kapal, pemerintah juga diminta bisa mempersiapkan sistem penanganan bencana yang lebih komprehensif dan tertata guna mengantisipasi kemungkinan terjadinya hal yang tidak diinginkan.

“Di beberapap titik di pinggir danau sebenarnya harus disiapkan semacam patroli yang bergerak cepat. Kalau kita saksikan kemarin hanya Ferry yang kebetulan melintas. Berarti dari sisi pengawasan kita sangat lemah,” paparnya.

Editor: Saeno

Berita Terkini Lainnya