Bisnis.com, BANDA ACEH - Proyek pembangunan jalan tol Sigli - Banda Aceh sepanjang 74 kilometer sesuai jadwal seharusnya memasuki tahap pelaksanaan. Namun demikian, pembebasan lahan warga terkendala anggaran yang belum disetujui oleh Kementerian Keuangan.
Ketua PPK Pengadaan Tanah Jalan Tol Sigli - Banda Aceh I Alfisyah mengatakan, pada 22 Mei 2018 Kementerian PUPR sudah mengusulkan anggaran sebesar Rp350 miliar ke Kementerian Keuangan melalui Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) untuk pembebasan lahan pembangunan jalan tol di Aceh.
"Di tahun ini kita bebaskan lahan di tiga kecamatan dulu. Tapi itu belum bisa kita lakukan karena anggaran yang diajukan belum disetujui," ujar Alfisyah di Banda Aceh, Jumat (22/6/2018).
Alfisyah menyebutkan, Kementerian PUPR mengusulkan anggaran sebesar Rp1,98 triliun dari APBN untuk pembebasan lahan jalan tol Sigli – Banda Aceh. Sebanyak Rp350 miliar digunakan tahun ini untuk membebaskan lahan di Kecamatan Blang Bintang, Montasik, dan Indrapuri.
Groundbreaking sebagai tanda dimulainya proyek sedianya dilakukan Presiden Joko Widodo dan dilakukan di Kecamatan Blang Bintang pada tahun ini.
Badan Pertanahan Negara Provinsi Aceh menghitung, luas lahan yang harus dibebaskan untuk jalan tol Sigli – Banda Aceh sebesar 853 hektare. Saat ini Banda Aceh – Sigli memiliki jarak tempuh 110 kilometer, pembangunan jalan tol akan menjadikan jarak tempuh dua daerah tersebut menjadi 74 kilometer.
Pembangunan jalan tol di Aceh mulai dari Banda Aceh hingga Binjai dilakukan melalui empat ruas. Banda Aceh – Binjai nantinya bisa ditempuh selama lebih kurang lima jam dengan jarak tempuh 455 kilometer. Saat ini, Banda Aceh – Binjai menghabiskan waktu tempuh sekitar 12 jam perjalanan darat.
Alfi berharap Pemerintah Aceh lebih proaktif menjemput bola di pemerintah pusat agar anggaran untuk pembebasan jalan tol Aceh segera disetujui. Tahapan pelaksanaan pembebasan lahan sendiri sudah sampai pada tahap appraisal. Pihak PPK tidak bisa lanjut ke tahap musyawarah karena anggaran pembebasan lahan belum disetujui Kementerian Keuangan.
Pada Jumat pagi, Alfi menyampaikan permasalahan anggaran tersebut ke Gubernur Aceh dan menyarankan Pemerintah Aceh menemui LMAN agar bisa mempercepat persetujuan anggaran untuk Aceh. PPK Pengadaan Tanah Jalan Tol Sigli - Banda Aceh bakal segera melakukan musyawarah dan pembebasan lahan masyarakat setelah anggaran disetujui.
“Di 2019 nanti akan dilakukan pembebasan lahan di semua kecamatan yang lahannya terkena jalur pembangunan tol Sigli – Banda Aceh,” tutur Alfi.
Pihak yang ditunjuk sebagai rekanan pengerjaan kontruksi jalan tol ialah PT. Hutama Karya. Perusahaan BUMN itu akan melakukan kontruksi dengan membangun enam seksi pada jalan tol Sigli – Banda Aceh dengan perkiraan pengerjaan kontruksi selama 1-2 tahun.
Alfi mengatakan, proses kontruksi akan dilakukan awal tahun depan. PT Hutama Karya juga sudah menyelesaikan desain jalan tol Sigli – Banda Aceh pada Mei 2018 lalu. Jika tidak ada kendala, dalam dua tahun tol itu sudah fungsional.
Selain menjadi jalur alternatif, kata Alfi, pembangunan jalan tol juga bisa menghidupkan denyut ekonomi suatu daerah, terutama di kawasan pintu tol. Menurut Alfi, PT Hutama Karya akan membangun enam pintu masuk dan keluar di jalur tol Sigli – Banda Aceh.
Pemerintah Aceh berencana mengirimkan wakil gubernur ke pusat untuk melakukan langkah percepatan proses persetujuan anggaran pembebasan lahan jalan tol.
“Untuk menekan ini, pertama surat, kedua menghadap langsung ke Kementerian Keuangan dan Presiden,” ujar Gubernur Aceh Irwandi Yusuf saat ditemui Jumat siang.
Irwandi mengatakan, masyarakat mendukung pembangunan jalur tol ini dan tidak menolak pembebasan lahan.
“Surat Kementerian [PUPR] sudah di Kemenkeu dan sedang diupayakan untuk Aceh diprioritaskan. Gangguan [proyek] bukan pada kita, tapi pada pusat,” ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
