Bisnis.com, BANDA ACEH – Menjelang Ramadan dan Idulfitri, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh bersama lembaga pemerintah lainnya yang tergabung dalam Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) mencermati potensi inflasi dan menyusun upaya mengendalikan inflasi.
Kantor Perwakilan BI Aceh mencatat rata-rata inflasi di daerah itu pada Ramadan selama 3 tahun terakhir sebesar 4,02% secara year to year dan 0,91% secara month to month. Kenaikan harga rata-rata terjadi empat hari menjelang Ramadan akibat tekanan permintaan.
Penyumbang utama inflasi di Aceh ialah kelompok bahan makanan, makanan jadi, dan transportasi. Sementara komoditas yang memberi andil inflasi besar pada Ramadan selama 3 tahun terakhir di antaranya beras 0,18%, daging ayam ras 0,12%, cumi-cumi 0,11%, angkutan udara 0,10%, daging sapi 0,08%, dan ikan tongkol 0,11%.
"BI Aceh mencermati pertumbuhan inflasi bulan Ramadan dan lebaran terjadi berulang. Karena itu, kita bersama Pemda Aceh menyusun langkah-langkah untuk mengendalikan inflasi," kata Kepala BI Aceh Zainal Arifin Lubis kepada Bisnis pada Kamis (10/5/2018).
Dalam jangka pendek, pengendalian tingkat inflasi dilakukan dengan cara menjaga ketersediaan pasokan komoditas pokok yang memberi andil besar terhadap inflasi. Kemudian menjaga stabilitas harga komoditas utama masyarakat, menjamin tersalurkannya pasokan komoditas pokok kepada masyarakat, dan menjaga ekspektasi masyarakat terhadap pembentukan harga.
"Itu langkah yang dipersiapkan untuk mengendalikan inflasi. Biar pun inflasi terjadi, kita harapkan tidak terlalu tinggi," ujar Zainal.
BI Aceh optimistis inflasi di Aceh pada Ramadan tahun ini bisa terkendali dengan baik. Namun begitu, Zainal berharap kerja sama dan koordinasi yang baik pada TPID dan stakeholder lainnya untuk menjaga tingkat inflasi di provinsi tersebut.
Inflasi yang terjadi pada Ramadan, menurut Zainal tidak boleh dibiarkan berulang. Oleh karena itu, perlu diambil langkah strategis jangka panjang untuk mengendalikan inflasi. Bank Indonesia mengidentifikasi faktor yang memperanguhi inflasi dan berusaha menanganinya.
BI Aceh menjelaskan di antara faktor penyebab inflasi adalah persoalan ketiadaan informasi yang utuh terkait perkembangan harga pangan di masyarakat. Hal itu berpotensi digunakan oleh pihak tertentu untuk mengambil kesempatan mempermainkan harga dan membentuk ekspektasi negatif kepada masyarakat terhadap stabilitas harga.
"Untuk itu, BI Aceh bersama instansi terkait sudah kembangkan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis yang memuat informasi perkembangan harga terkini bahan pokok dan dapat dilihat oleh seluruh lapisan masyarakat Aceh," jelasnya.
BI Aceh juga akan terjun ke lapangan untuk mendorong peningkatan produktifitas pertanian, khususnya pada produk yang menjadi sumber tekanan inflasi di Aceh, seperti bawang merah, cabai merah, dan daging sapi.
BI Aceh akan mengembangkan klaster benih bawang merah di Pidie dengan membangun gudang bawang untuk penangkaran benih. Kemudian mengembangan klaster sapi di Aceh Besar, Pidie Jaya, dan Aceh Barat dengan membangun gudang pakan dan edukasi kepada peternak melalui tenaga ahli.
"Dalam waktu dekat BI Aceh bersama Pemkot Banda Aceh akan melakukan urban farming komoditas cabai merah di Banda Aceh," tutur Zainal.
Program BI Aceh tersebut terintegrasi dengan kebijakan pemerintah daerah. Zainal berharap, program yang dilakukan BI Aceh tersebut dapat dilanjutkan oleh instansi terkait di daerah.
Sementara itu, ketahanan pangan menjadi salah satu dari 15 program prioritas Pemerintah Provinsi Aceh periode 2017-2022. Gubernur Aceh Irwandi Yusuf ingin membuka akses pangan yang seluasnya kepada petani dan masyarakat.
"Perhatian kita bukan hanya fokus pada peningkatan produksi dan produktivitas petani, tapi juga menyangkut kemudahan distribusi dan penjualan agar lebih cepat dan menguntungkan para pihak, baik petani maupun konsumen," ujar Irwandi dalam sambutannya yang diwakili Sekda Aceh Dermawan saat meresmikan Toko Tani Indonesia Center (TTIC) di Banda Aceh pada Rabu (9/5/2018).
Program ketahanan pangan oleh Pemerintah Aceh bertujuan untuk mengurangi kawasan rawan pangan, mengembangkan kawasan lumbung pangan, serta mewujudkan kesediaan pangan. Gubernur mengingikan kebutuhan pangan tersedia sampai daerah terpencil karena selain stok harus cukup, harga juga harus terjangkau.
Kehadiran TTIC disambut baik pemerintah Aceh untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kelangkaan pangan sejak dini, karena TTIC menyediakan pangan dengan harga terjangkau. Selain itu para petani pada Gapoktan juga terbantu, melalui TTI mereka dapat menjual hasil tani kepada konsumen dengan cepat. "Tentu kondisi ini dapat mengendalikan inflasi dengan cara yang bijak."
Dia menjelaskan dalam UUD 1945 dan UU nomor 18 tahun 2012 tentang pangan disebutkan bahwa kebutuhan dan pemenuhan pangan bagi masyarakat merupakan bagian dari hak asasi manusia, dimana negara harus mewujudkan kesediaan pangan.
Gubernur berharap Aceh sebagai salah satu daerah lumbung pangan nasional akan memudahkan masyarakat dalam memperoleh pangan untuk kebutuhan sehari-hari.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
