Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Kembali Pimpin Apindo, Ini yang Akan Dilakukan Hariyadi Sukamdani

Bisnis.com, JAKARTA Hariyadi B. Sukamdani secara aklamasi resmi kembali terpilih menjadi Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo untuk kepengurusan periode 20182023.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi B. Sukamdani memberikan sambutan dalam Musyawarah Nasional Apindo X di Jakarta, Selasa (24/4/2018)./JIBI-Felix Jody Kinarwan
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi B. Sukamdani memberikan sambutan dalam Musyawarah Nasional Apindo X di Jakarta, Selasa (24/4/2018)./JIBI-Felix Jody Kinarwan

Bisnis.com, JAKARTA — Hariyadi B. Sukamdani secara aklamasi resmi kembali terpilih menjadi Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo untuk kepengurusan periode 2018–2023.

Keputusan ini disampaikan dalam Sidang Pleno Munas Apinfo X, Selasa (24/4/2018).

Hariyadi terpilih setelah voting menunjukkan 50+1 telah terpenuhi untuk pencalonan kembali dirinya. Berdasarkan hasil tanggapan perwakilan dari seluruh Ketua Umum Apindo Provinsi dalam Sidang Pleno tersebut, masing-masing wilayah telah menerima Laporan Pertanggungjawaban yang disampaikan Hariyadi selama kepemimpinan sebelumnya.

Hariyadi melalui siaran persnya mengemukakan bahwa tantangan pengusaha akan semakin besar memasuki tahun politik pada 2019.

“Saat ini merupakan momen yang sangat tepat untuk memperkuat Apindo daerah dengan berbekal dua modal dasar, yaitu kepercayaan pemerintah terhadap Apindo dan komitmen anggota terhadap pengembangan Apindo di daerah," katanya, Rabu (25/4/2018).

Generasi kedua penerus usaha Sahid Group itu saat ini pun masih tercatat menduduki jabatan Ketua Umum Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI). Tak hanya itu, Hariyadi juga merupakan komisaris utama PT Jurnalindo Aksara Grafika yang menaungi penerbitan Harian Bisnis Indonesia.

Sejumlah isu yang masih kerap menjadi fokus kritiknya yakni program Tapera oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, insentif bagi pelaku usaha khususnya bidang fiskal, dan integrasi pemerintah daerah yang kerap tak selaras dengan pemerintah pusat.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Editor : Achmad Aris

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper