Yakinkah Kepala Daerah Bisa jadi Contoh bagi Wilayahnya?

Oleh: Thomas Mola 14 Februari 2018 | 17:50 WIB
Yakinkah Kepala Daerah Bisa jadi Contoh bagi Wilayahnya?
Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Asman Abnur (kanan) bersama Gubernur Jabar Ahmad Heryawan (kiri)./Antara

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Asman Abnur mengajak para gubernur agar menjadi mentor sekaligus contoh bagi kabupaten maupun kota di wilayah masing masing.

Hal itu disampaikan Menteri PAN-RB terkait dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

“Gubernur harus menjadi mentor bagi kabupaten dan kota. Dengan demikian, ada semangat untuk kabupaten kota untuk mencapai predikat A,” ujarnya, dalam keterangan resmi, Rabu (14/2/2018).

Asman Abnur meminta agar kabupaten kota dapat langsung belajar kepada provinsi yang mendapat predikat A. Sejauh ini, terdapat tiga provinsi yang meraih predikat A yaitu Jawa Timur, DI Yogyakarta, dan Sumatra Selatan. Selain itu, Kota Bandung dan Kabupaten Banyuwangi juga meraih predikat A.

Asman menuturkan, komitmen pimpinan dalam mewujudkan manajemen berbasis kinerja sanat penting. Menurutnya, tanpa dukungan dari pimpinan serta kemauan dari para aparatur sipil negara (ASN) dapat dipastikan bukan hal mudah dalam mewujudkan akuntabilitas yang berorientasi pada hasil atau kinerja.

"Akuntabilitas yang berorientasi pada hasil hanya dapat terwujud jika birokrasi dapat menerapkan manajemen berbasis kinerja dengan baik melalui penerapan SAKIP," imbuhnya.

Untuk itu, Asman meminta kabupaten dan kota dalam hal ini wali kota, bupati maupun sekda fokus dan lebh serius lagi dalam memberikan perhatian yang baik dan sekaligus berorientasi hasil.

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X mengatakan, pada awal penerap SAKIP akan terasa berat dan sulit. Namun, hal tersebut dapat diatasi dengan cara integrasi dengan berbagai organisasi perangkat daerah serta secara konsisten melakukannya.

Dia mengklaim bahwa DIY melakukan sejumlah langkah strategis dengan mengurangi rapat, perjalanan dinas, dan hal-hal yang tidak memilki hasil yang jelas.

“Sebelum menerapkan SAKIP, jumlah kegiatan Pemprov DIY hampir 3.150. Namun, pada 2017 berkurang menjadi 854 kegiatan,” paparnya.

Editor: Yusuf Waluyo Jati

Berita Terkini Lainnya