Bisnis Indonesia Online » Bisnis » Finansial

Senin, 28/09/2009 16:31 WIB

''KSSK harus pertanggungjawabkan bailout Century''

oleh : Achmad Aris

• Cetak
• Kirim ke Teman
• Komentar
• 

JAKARTA (Bisnis.com): DPR minta pejabat anggota Komite Stabilisasi Sistem Keuangan (KSSK) bertanggungjawab atas segala keputusannya terkait pengambilalihan PT Bank Century Tbk oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) hingga pengucuran dana talangan sebesar Rp6,7 triliun.

Hasil sementara audit investigasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas kasus dana talangan Rp6,7 triliun ke Bank Century mengungkap dugaan tidak validnya data yang diberikan Bank Indonesia kepada KSSK.

Data BI tersebut menjadi rujukan KSSK dalam memutuskan pengambilalihan Bank Century oleh LPS.

''Keputusan untuk melakukan bail out adalah keputusan tidak berdasarkan data yang valid. Karena itu perlu dicari tahu apa yang salah di BI dan KSSK yang terlalu gegabah dalam mengambil kebijakan,'' kata Ketua Komisi XI DPR Achmad Hafiz Zawawi di Jakarta, hari ini.

Dia menegaskan apabila Menkeu selaku Ketua KSSK dari awal meragukan data tentang Bank Century yang disampaikan BI, seharusnya Menkeu melakukan cek dan verifikasi terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan terkait nasib Bank Century.

''Artinya Menkeu tidak prudent, kan kalau KSSK mau mengoreksi, dia bisa lakukan, dia bisa teliti data dari BI. Dan Menkeu sebagai Ketua KSSK waktu itu seharusnya prudent, kalau memang data dari BI tidak valid kenapa diambil keputusan bail out,'' ujarnya.

Dia juga beranggapan tidak validnya data BI tersebut menyebabkan dasar keputusan KSSK tentang Bank Century menjadi tidak kuat. ''Kalau data yang dijadikan dasar tidak valid berarti dasar pengambilan keputusannya juga tidak kuat,'' tegasnya. (yus)

• Cetak
• Kirim ke Teman
• Komentar
• 

bisnis.com